Presiden Prabowo Menjadi Pusat Perhatian di Forum Ekonomi Dunia
Presiden Prabowo menjadi pusat perhatian saat menyampaikan pidato kuncinya dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Forum ini merupakan pertemuan tahunan yang sangat bergengsi karena dihadiri oleh banyak kepala negara, akademisi, CEO perusahaan global, hingga aktivis untuk membahas tantangan global paling mendesak.
Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar 40 menit, Presiden Prabowo menyampaikan lima poin utama: stabilitas ekonomi, investasi Sumber Daya Manusia (SDM), penegakan hukum, ketahanan pangan, dan prinsip diplomasi Indonesia. Ia memulai dengan menjelaskan posisi Indonesia sebagai titik terang ekonomi di tengah krisis global. Argumentasinya adalah pertumbuhan Indonesia dalam satu dekade terakhir stabil, rata-rata 5 persen per tahun. Tidak hanya itu, inflasi selalu terjaga di angka 2 persen dan defisit anggaran di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Presiden Prabowo, kestabilan ini terjaga karena kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Hal ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dalam membayar utang luar negeri secara tepat waktu. Selain itu, komitmen luar negeri yang dijaga oleh pemerintahan sebelumnya dan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan global.
Prabowonomics: Konsep Ekonomi yang Berakar pada Kebijakan Nasional
Pengetahuan dan pemahaman ekonomi Presiden Prabowo berasal dari pengalaman hidupnya. Ia lahir dan tumbuh dari keluarga yang sehari-hari bicara tentang ekonomi. Margono Djojohadikusumo (kakeknya) dan Soemitro Djojohadikoesoemo (ayahnya) adalah dua tokoh ekonomi yang dikenal dalam sejarah Indonesia. Pembicaraan soal ekonomi dengan relevansinya terhadap kesejahteraan rakyat adalah bagian dari hari-hari Prabowo, sehingga akar pemahamannya tidak hanya teori, tetapi juga praktis.
Dalam menjelaskan paradigma ekonomi antara Soemitro dan Prabowo, terdapat tiga kesamaan: nasionalisme ekonomi dalam wujud kedaulatan negara, penekanan terhadap disiplin fiskal, dan mengarusutamakan penerapan pasal 33 UUD 1945 di mana negara berfungsi sebagai bumper dalam melawan keserakahan. Meski demikian, Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang lebih modern dalam menghadapi tantangan global.
Kebijakan Ekonomi yang Berfokus pada Stabilitas dan Ketahanan
Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo—yang menekankan stabilitas dan ketahanan domestik—menjadi prioritas melalui berbagai program seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, pembangunan 1.000 kampung nelayan, cek kesehatan gratis, hingga pendirian sekolah rakyat. Ketahanan dalam paradigma ekonomi Prabowo adalah pentingnya mencapai persatuan nasional dalam memastikan kestabilan tetap terjaga.
Secara kontekstual, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di Davos tidak hanya menekankan aspek ekonomi, kesejahteraan, dan program sosial. Lebih jauh, ia memberikan penekanan khusus terhadap ketahanan ekonomi yang sifatnya bottom up, dengan memperkuat elemen masyarakat kelas bawah agar siap menghadapi badai ekonomi global.
Pada bagian ini, jika harus mendeskripsikannya menjadi satu kata, pikiran Prabowo dalam forum tersebut paling sesuai disebut sebagai Prabowonomics. Konsep ini bukan hanya berkaitan dengan ekonomi semata, tetapi secara komprehensif dielaborasikan dengan ketahanan negara melalui militer, disiplin fiskal, dan kepedulian sosial.
Jalan Keluar dari Krisis Global
Diterbitkannya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)—yang telah menertibkan sekitar 4 juta hektare lahan yang tidak tertib administrasi, pajak, dan letaknya berada dalam kawasan hutan—adalah langkah taktis kebijakan negara dalam melawan model ekonomi keserakahan. Asumsi penyelamatan terhadap kerugian negara dan memberi pemasukan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui denda dan pajak setidaknya memiliki proyeksi sekitar Rp150 triliun hingga Rp200 triliun.
Dana tersebut pada akhirnya bisa dialokasikan untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah yang selama ini tertulis dalam visi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran. Prospeknya erat kaitannya dengan kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam mengelola SDA—yang tidak hanya terputus pada ekspor bahan mentah, tetapi juga pada hilirisasi produk melalui bahan jadi.
Ini pula yang menjadi alasan Presiden Prabowo, dalam pidatonya, bicara soal pendirian Danantara dengan penyertaan modal sebesar USD 1 Triliun. Keberadaan Danantara diharapkan menjadi lembaga negara yang bisa mengelola kekayaan secara terbuka dan profesional. Tujuannya agar Indonesia memiliki daya tawar di dunia Internasional dan bisa setara dengan kekuatan ekonomi negara-negara adidaya di dunia.
Penegakan Hukum yang Profesional dan Agresif
Untuk mensukseskan kebijakan ini, Presiden Prabowo menekankan elemen yang tak kalah penting berkaitan dengan penegakan hukum yang adil dan profesionalisme. Pasalnya, jika hukum bisa diotak-atik dan dinegoisasikan, segala upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat akan sia-sia.
Pidato Prabowo di Davos membuktikan Indonesia punya cara sendiri dalam menghadapi krisis global, bukan hanya dalam kerangka memperkuat ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum yang profesional. Namun, secara utuh politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif—yang tidak memiliki musuh dan berteman dengan semua—menjadi elemen pendukung Indonesia dapat keluar dari krisis global.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
