Perlawanan Warga Kuyawage terhadap Zona Operasi Militer
Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, menjadi perhatian utama setelah masyarakat setempat secara tegas menolak penetapan wilayah mereka sebagai zona operasi militer. Penolakan ini dilakukan dalam aksi damai yang diinisiasi oleh Tim Peduli Daerah Kuyawage (TPDK), yang berlangsung di Kuyawage pada hari Sabtu, 24 Januari 2026.
Aksi tersebut menjadi puncak dari kekhawatiran warga terhadap peningkatan keberadaan pasukan non-organik di pemukiman mereka. Berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh gereja, tokoh adat, hingga mahasiswa, bersatu untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan pengamanan di wilayah tersebut.
Warga menuntut penarikan seluruh pasukan militer agar fungsi pelayanan publik di Distrik Kuyawage dapat kembali berjalan normal tanpa bayang-bayang intimidasi. Ketua TPDK, Wenda Murib, menegaskan bahwa Kuyawage secara historis dan sosial diposisikan sebagai tempat perlindungan bagi warga yang mencari aman.
“Daerah Kuyawage sepenuhnya dipersembahkan sebagai tempat pengungsian, bukan sebagai daerah operasi militer,” tegas Wenda dalam rilis resminya, Minggu (25/1/2026).
Masyarakat adat secara terbuka menolak segala bentuk pembangunan fisik permanen yang dilakukan oleh satuan militer tanpa melalui prosedur perizinan ulayat. “Penialain kami bahwa pembangunan pos TNI non-organik mengabaikan kedaulatan hak masyarakat adat yang seharusnya menjadi mitra dalam menjaga stabilitas keamanan daerah,” ungkap Wenda.
Selain masalah keamanan, TPDK juga menyoroti penyalahgunaan fasilitas publik seperti gedung sekolah dan puskesmas yang kini beralih fungsi menjadi pos penjagaan. Penggunaan fasilitas kesehatan dan pendidikan oleh militer telah memicu rasa takut bagi anak-anak serta pasien.
“Hentikan pemakaian bangunan sekolah, puskesmas, dan rumah warga karena keberadaan ini membuat rasa takut selalu menghantui warga sipil,” ujar Sekretaris TPDK, Elis Telenggen.
TPDK juga mengkritik langkah TNI yang membuka program sekolah gratis secara mandiri tanpa melibatkan Dinas Pendidikan dan Riset Teknologi setempat. Program tersebut dianggap melangkahi kewenangan instansi sipil dan berpotensi merusak kurikulum pendidikan formal yang telah berjalan di Kabupaten Lani Jaya.
“Kami menolak pembukaan sekolah gratis oleh TNI tanpa persetujuan instansi pendidikan terkait,” imbuh Elis.
Intervensi militer ke dalam ranah pelayanan dasar sipil dikhawatirkan akan mengaburkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memajukan sumber daya manusia. Masyarakat mengatakan bahwa jaminan keamanan yang diharapkan adalah bukan melalui penempatan TNI dan Polri, sebab selama ini mereka telah hidup dengan damai.
“Kami berharap pemerintah pusat merespons aspirasi ini dengan pendekatan dialogis guna memastikan hak asasi manusia di wilayah pegunungan tetap terlindungi secara optimal,” pinta Elis.
Masyarakat Kuyawage mendambakan kehidupan yang tenang tanpa suara senjata agar pembangunan infrastruktur dan ekonomi dapat dilanjutkan secara berkelanjutan. Solidaritas berbagai tokoh di Lani Jaya menunjukkan bahwa kedamaian hanya bisa dicapai jika suara rakyat akar rumput didengarkan oleh pengambil kebijakan di Jakarta.
Lanny Jaya terdiri dari 39 distrik dan 354 kampung. Kabupaten ini berjarak 3 – 4 jam menggunakan mobil atau motor dari Pusat Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan, yang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Karena berada di bagian tengah Pulau Papua, dua kabupaten ini tidak bisa dihubungkan dengan akses kapal atau perahu karena tidak ada laut. Selain bisa dijangkau dengan kendaraan darat, Lanny Jaya juga memiliki Lapangan Terbang (Lapter) yang berada di Pusat Kota Lanny Jaya yaitu Tiom.
Perjalanan Jayawijaya – Lanny Jaya cukup melelahkan karena beberapa sudut jalan belum diaspal atau rusak akibat longsor. Sudut kiri dan kanan jalan ketika memasuki wilayah Lanny Jaya, merupakan jurang yang dalam sehingga perlu kewaspadaan ketika melintas.
Walau demikian, pemandangan rumah warga, gumpalan asap putih yang tampak di kejauhan di atas gunung, memberikan suasana nyaman dan penuh tanda tanya tentang bagaimana masyarakat bisa nekat membuat rumah di atas gunung tinggi yang jauh dari jalan utama.
Kabupaten ini memiliki iklim yang cukup dingin. Misal di Tiom, suhu mencapai 12 derajat celcius, berbeda dengan Wamena yang terkadang 14 derajat celcius.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
