Peran Dewan Perdamaian dalam Menyelesaikan Konflik Gaza
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan bahwa Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi tersebut akan dijalankan secara bertahap setelah BOP resmi berdiri, setelah para pemimpin negara menandatangani piagam perdamaian di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026) waktu setempat.
“Board of Peace sendiri berfungsi untuk mengawasi administrasi, stabilisasi keamanan, dan juga rekonstruksi serta rehabilitasi Gaza,” kata Sugiono, dikutip dari unggahan Instagram resmi Kementerian Luar Negeri, Jumat (23/1/2026).
Selain itu, Sugiono menjelaskan bahwa Board of Peace juga berperan sebagai badan pengawas pemerintahan transisi di Palestina. Pemerintahan transisi ini terdiri dari unsur teknokrat dan bertugas menjalankan fungsi-fungsi administrasi di Gaza.
“Partisipasi Indonesia di Board of Peace ini merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif, dan konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan juga dalam waktu dekat ini menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza,” jelas dia.
Sugiono menambahkan bahwa pembentukan BOP diharapkan segera berdampak pada situasi kemanusiaan di Gaza. Ia menyebutkan bahwa dalam waktu satu pekan setelah BOP terbentuk, perbatasan Rafah ditargetkan dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan. Selain itu, ia menyampaikan rencana pembentukan International Stabilization Force sebagai bagian dari tahapan proses yang dijalankan guna mencapai perdamaian di Gaza.
“Sekali lagi, bagi kita solusi dua negara yang riil itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta kedaulatan, pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan,” ucap dia.
“Dan Board of Peace ini merupakan satu alternatif yang konkret saat ini, yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut,” tambahnya.
Terlepas dari itu, Sugiono menekankan bahwa kehadiran Indonesia di BOP merupakan bentuk pengawasan dunia atas diplomasi, pengakuan, serta pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia.
“Concern kita semua adalah bahwa piagam serta pembentukan Board of Peace ini adalah sesuatu yang fokus utamanya bagi kita merupakan bagaimana mencapai kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” tegas dia.
Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui media sosial X mengumumkan bahwa Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Trump. Kemlu mengatakan bahwa Indonesia dan negara-negara Kawasan Timur Tengah lainnya menyambut baik undangan Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.
“Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemenlu dalam unggahan media sosial X, Kamis pagi.
Setelahnya, Indonesia dan negara lainnya menandatangani dokumen bergabung dengan Dewan Perdamaian, sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing negara. Para menteri negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump.
Selain itu, para menteri juga menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana dimuat dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Struktur dan Tujuan Dewan Perdamaian
Sebagai informasi, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menginisiasi pembentukan Dewan Perdamaian, organisasi internasional yang bertujuan menyelesaikan berbagai konflik global. Meski awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, piagam tersebut menunjukkan bahwa peran Dewan Perdamaian tidak terbatas hanya pada wilayah Palestina, melainkan mencakup daerah-daerah lain yang terdampak konflik.
Dewan eksekutif organisasi ini akan dipimpin oleh Trump dengan beranggotakan tujuh tokoh penting, yakni mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner. Kemudian, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
