SAMARINDA,
– Buruh pelabuhan di Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur mulai mengalami dampak dari kekosongan BBM bersubsidi. Kondisi ini menyebabkan kapal-kapal tidak bisa beroperasi, sehingga para buruh kehilangan sumber penghasilan.
Padahal, upah yang diterima oleh buruh bersifat harian dan sangat bergantung pada aktivitas kapal. “Kita bekerja di sini bukan untuk menabung, tapi untuk makan. Jika kapal tidak beraktivitas, kami tidak bisa makan,” ujar Muhammad Hatta, Ketua Buruh Pelabuhan Kunjang saat ditemui Minggu (25/1/2026).
Hatta menjelaskan, sekitar 83 buruh yang terdiri dari kepala keluarga menggantungkan hidup dari pelabuhan tersebut. Menurutnya, para buruh hanya mampu bertahan satu hingga dua hari tanpa pekerjaan. Setelah itu, kondisi keluarga mereka dikhawatirkan akan semakin memprihatinkan.
“Mulai hari ini sampai besok mungkin mereka sudah tidak makan. Tabungan di rumah itu terbatas. Hasil kerja di sini juga sudah berkurang sejak beberapa tahun terakhir karena barang yang masuk makin sedikit,” ujarnya.
Ia khawatir jika krisis BBM ini tidak segera diselesaikan, pelabuhan akan benar-benar sepi dan roda ekonomi buruh terhenti total. “Kalau kapal jalan, kami juga hidup,” tambah Hatta.
Upah Harian Bergantung Barang Masuk
Nasib serupa dirasakan Syahrudin (39), buruh pelabuhan yang telah bekerja selama 16 tahun. Ia mengatakan, penghasilan buruh sepenuhnya bergantung pada jumlah barang yang masuk ke pelabuhan.
“Kalau lagi ramai, bisa dapat Rp 100.000 sehari. Tapi kalau sepi, bisa di bawah Rp 100.000,” kata Syahrudin.
Namun pada hari ini, ketika kapal-kapal berhenti beroperasi, ia dan rekan-rekannya sama sekali tidak memperoleh penghasilan. “Hari ini tidak ada aktivitas sama sekali. Otomatis tidak ada upah,” ujarnya.
Syahrudin memiliki tiga orang anak, dua di antaranya masih bersekolah di kelas 6 dan kelas 4 sekolah dasar. Seluruh biaya hidup keluarga selama ini bergantung dari hasil kerja di pelabuhan. Untuk sementara, Syahrudin berusaha memberi pengertian kepada keluarganya mengenai kondisi yang terjadi. Namun ia mengakui, daya tahan keluarga juga terbatas.
“Hari ini masih bisa di-handle, tapi kami tidak tahu dua atau tiga hari ke depan. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan menyelesaikan persoalan BBM agar aktivitas pelabuhan bisa kembali normal.
Mengancam Distribusi ke Pedalaman
Seperti yang dilaporkan sebelumnya, kekosongan BBM bersubsidi membuat operasional transportasi sungai di Kalimantan Timur terganggu. Sekitar 28 kapal pengangkut barang dan penumpang yang melayani rute Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu) terpaksa berhenti beroperasi dan bersandar di dermaga sejak Jumat (23/1/2026).
Kapal-kapal tersebut tidak dapat berlayar akibat kosongnya stok BBM bersubsidi yang selama ini menjadi penopang utama operasional. Salah satu nakhoda kapal, Mahyuni (56), mengatakan tanpa BBM, kapal tidak mungkin beroperasi. “BBM-nya kosong, kapal tidak bisa berlayar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti selisih harga BBM subsidi dan non-subsidi yang sangat jauh, sehingga tidak mungkin ditanggung pengusaha kapal. “Harga BBM subsidi Rp 6.800 per liter, sementara di luar bisa Rp 13.000. Kalau dipaksakan, ongkos angkut naik dan memberatkan penumpang,” katanya.
Selain berdampak pada buruh dan pengusaha kapal, kondisi ini juga mengancam distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman Kaltim. Kapal sungai selama ini menjadi tulang punggung pengangkutan beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan harian ke Kukar, Kubar, dan Mahulu.
“Kalau kapal tidak jalan, harga sembako bisa melonjak di daerah pedalaman,” ujar Mahyuni.
