JAKARTA,
Harapan Mahfud MD terhadap Tindakan Presiden Prabowo Subianto
Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan harapan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan tetap membiarkan anggota Partai Gerindra yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya berharap Presiden juga akan terus seperti ini. ‘Biarin, meskipun anak buah saya, enggak ada urusan, ambil aja kalau korupsi’,” ujarnya dalam sebuah video yang diunggah ke kanal YouTube-nya.
Mahfud menegaskan bahwa ia menghormati pemerintah karena tidak melakukan intervensi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Madiun dan Bupati Pati Sudewo.
“Saya juga hormat kepada pemerintah. Karena tidak mengintervensi. Enggak ada peringatan apa-apa, enggak ada teguran gitu,” tambahnya.
Menurut Mahfud, biasanya pemerintah sering kali bertanya-tanya jika KPK melakukan OTT tanpa memberitahu sebelumnya.
“Iya, meskipun tidak partai politik, biasanya pemerintah kan, ‘Loh kok terjadi begitu? Kok saya tidak diberitahu?’. Nah berarti ini mungkin sudah diberitahu dan membiarkan. ‘Silakan kalau korupsi. diambil’, kan gitu,” jelas dia.
Ia menilai, sikap pembiaran itu bisa diartikan sebagai bentuk ketidakinginan untuk melindungi pihak yang terlibat korupsi, meskipun berasal dari lingkungan kekuasaan.
Penetapan Tersangka oleh KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati.
Selain Sudewo, KPK juga menetapkan Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun sebagai tersangka.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam perkara lain, KPK juga menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.
Tanggapan Partai Gerindra
Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) mengajukan permohonan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold maksimal menjadi 2,5 persen pada Pemilu 2029.
Gerindra, partai yang menaungi Sudewo, segera menentukan sikap terhadap status keanggotaan Sudewo.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini partai tengah memproses persoalan tersebut melalui Mahkamah Kehormatan Partai (MKP).
“Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya kita tunggu saja hasilnya demikian,” kata Dasco di Gedung DPR RI.
Dasco menegaskan, Partai Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Sudewo dan tidak akan mengintervensi penanganan perkara tersebut.
“Yang pertama, kami menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK,” jelas Dasco.
Dia juga menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan seluruh kader agar berhati-hati dalam menjalankan jabatan publik.
