JAKARTA, Bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia menciptakan dampak yang signifikan. Dari Aceh di ujung timur hingga Papua di sebelah barat, wilayah-wilayah ini mengalami kesulitan akibat air bah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di kawasan Sumatera, meskipun banjir besar telah terjadi sekitar satu bulan lalu, dampaknya masih terasa hingga saat ini.
Seorang tokoh penting, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyampaikan pandangannya tentang peristiwa ini. Menurutnya, bencana banjir tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses yang lebih kompleks. Ia menyoroti bahwa deforestasi atau penebangan hutan di Indonesia sebagian besar dilakukan secara legal. Data yang disampaikannya menunjukkan bahwa 97 persen deforestasi di Indonesia memiliki izin resmi dan dokumen lengkap.
Anies menjelaskan bahwa kebanyakan penebangan hutan bukanlah pembalakan liar, karena dilakukan dengan stempel izin yang sah. Ia menegaskan bahwa 59 persen wilayah hutan yang hilang adalah akibat konsesi lahan, baik itu untuk perkebunan kelapa sawit, tambang, maupun perusahaan kayu. Menurutnya, mayoritas dari penghilangan hutan ini terjadi di area konsesi perusahaan yang semuanya legal.
Dalam acara Rakernas I Ormas Gerakan Rakyat, Anies mempertanyakan apakah aturan hukum yang ada di Indonesia benar-benar dapat mencegah kerusakan ekologi. Ia menyatakan bahwa jika deforestasi lebih banyak disebabkan oleh penebangan liar, maka masalahnya terletak pada penegakan hukum. Namun, data menunjukkan bahwa 97 persen deforestasi memiliki izin yang sah. Ini menjadi pertanyaan besar mengenai sistem hukum yang ada.
Anies menilai bahwa masalah utama Indonesia saat ini adalah sistem dan aturan yang justru memperbolehkan kerusakan lingkungan demi mendorong pembangunan. Ia menyarankan agar pihak-pihak terkait jujur dalam menghadapi isu ini, karena masalahnya bukan hanya sekadar pelanggaran hukum.
Tanggapan Satgas PKH
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk menghitung data deforestasi. Informasi ini menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan bahwa tugas satgas adalah menertibkan pemanfaatan kawasan sesuai perizinan dan ketentuan yang berlaku.
Barita menjelaskan bahwa kawasan hutan terdiri dari tiga jenis: hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hanya hutan produksi yang boleh dimanfaatkan, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Ia menegaskan bahwa Satgas PKH hanya menertibkan praktik pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan aturan.
Dalam menjalankan tugasnya, Satgas PKH mengacu pada kebijakan satu peta (one map policy), yang digunakan sebagai rujukan lintas kementerian dan lembaga. Melalui kebijakan ini, satgas melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan izin yang diberikan sesuai dengan kondisi nyata.
Kemenhut Buka Suara
Kemenhut merespons pernyataan Anies dengan menyatakan bahwa mereka belum menemukan informasi mengenai definisi deforestasi yang digunakan oleh Anies. Mereka juga tidak menemukan metode penentuan angka 97 persen deforestasi yang disebutkan oleh Anies.
Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, banjir Sumatera tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal seperti deforestasi. Ada banyak faktor yang turut berkontribusi, termasuk curah hujan ekstrem, topografi daerah aliran sungai (DAS), perubahan tutupan lahan, dan dinamika iklim.
Ristianto menjelaskan bahwa banyak DAS memiliki hulu yang curam dan hilir yang datar, sehingga meningkatkan risiko banjir. Curah hujan yang tinggi akibat Siklon Tropis Senyar juga memperparah situasi. Selain itu, kondisi lahan dan pemanfaatan lahan di areal penggunaan lain (APL) juga berpengaruh terhadap limpasan permukaan dan kapasitas sungai menampung air.
Kemenhut mendorong rehabilitasi hutan dan lahan dengan tata ruang yang baik, agar peristiwa serupa banjir Sumatera tidak terulang di masa depan.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
