Penambangan Ilegal di Gunung Cikuya, Gubernur Jabar Tegaskan Kebijakan Berbasis Ekologi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menunjukkan tindakan tegas terhadap aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan di kawasan Gunung Cikuya, Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi setelah video amator warga yang memperlihatkan aktivitas penambangan viral di media sosial. Video tersebut menampilkan kerusakan vegetasi akibat alat berat yang mengeruk area gunung tersebut, sehingga memicu kekhawatiran masyarakat akan potensi bencana longsor.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung merespons isu ini dengan memberikan instruksi kepada pihak terkait untuk meninjau lokasi penambangan dan menghentikan operasional jika terbukti ilegal atau melanggar aturan. Dalam unggahan video di Instagram pribadinya, ia menyatakan bahwa informasi tersebut sudah diterima dan telah menginstruksikan jajarannya untuk turun tangan.
Instruksi Pemprov Jabar untuk Menghentikan Penambangan
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait legalitas izin penambangan di lokasi tersebut. Jika aktivitas itu terbukti ilegal atau memiliki potensi menimbulkan bencana, maka akan segera dihentikan. “Andai kata (penambangan) itu legal tapi menimbulkan dampak bencana yang berpotensi terjadi maka saya tetap instruksikan dihentikan,” tegasnya.
Selain itu, Dedi juga menyentil Bupati Bandung, Kepala Camat hingga Kepala Desa agar lebih proaktif dan sensitif dalam menangani aktivitas yang mengancam lingkungan. Ia meminta masyarakat untuk lebih aktif mengawasi wilayahnya masing-masing.
Peringatan untuk Pemkot dan Pemkab
Dedi Mulyadi juga memerintahkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Jawa Barat lebih hati-hati dalam memberikan izin pembangunan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan tata ruang yang baik agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik pengusaha maupun masyarakat.
Sebelumnya, Dedi sempat menghentikan proyek Soreang Resort Al-Munawaroh meskipun memiliki izin lengkap dari Pemkab Bandung. Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut dihentikan karena potensi risiko bencana yang bisa terjadi. Mitigasi bencana menjadi salah satu langkah utama dalam kebijakan pembangunan Jawa Barat.
Pembangunan Berbasis Ekologi
Kebijakan pembangunan berbasis ekologi menjadi fokus utama Dedi Mulyadi sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ekologi, yang merupakan ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, menjadi prinsip dasar dalam semua pembangunan di provinsi ini.
Dedi menjelaskan bahwa setiap pembangunan harus memperhatikan keseimbangan kehidupan, di mana manusia bukan pusat alam, tetapi bagian dari sistem besar yang saling bergantung dengan tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Pemprov Jabar berkomitmen untuk mengembalikan fungsi hutan, perkebunan, dan sungai yang semula digunakan untuk tujuan lain.
Langkah Penertiban Lahan dan Tata Ruang
Untuk melancarkan kebijakan ini, Dedi Mulyadi melakukan penertiban lahan yang selama ini dialihfungsi menjadi pemukiman warga atau kuasa orang lain. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sertifikasi lahan serta kelengkapan administrasi seperti izin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) yang bertahun-tahun habis masa berlakunya.
Dedi mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong proses sertifikasi dan administrasi tersebut agar dapat segera diselesaikan. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian alam sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat.
