.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia bersama lima negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya, seperti Yordania, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Mesir, mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap situasi kemanusian di Jalur Gaza. Mereka menyerukan Israel untuk tidak melarang operasi organisasi kemanusiaan internasional di wilayah tersebut. Situasi kemanusiaan di sana dinyatakan semakin memburuk, bukan membaik.
Menlu dari berbagai negara tersebut menyampaikan kepedulian mereka terhadap kondisi di Gaza, terutama akibat cuaca buruk yang makin memperparah krisis. Hujan lebat dan badai telah mengakibatkan tenda pengungsian tergenang air. Kondisi ini memperburuk kesehatan warga, terutama bagi hampir 1,9 juta pengungsi yang tinggal di tempat penampungan yang tidak layak.
Mereka menilai bahwa paparan suhu dingin dan kurangnya akses ke makanan serta air bersih meningkatkan risiko kematian di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, dan individu dengan kondisi medis khusus. Penyakit juga mulai menyebar di tengah situasi yang sangat rentan ini.
Para menlu mengapresiasi upaya badan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional dalam memberikan bantuan kepada warga Gaza. Namun, mereka menuntut agar Israel memastikan operasi organisasi-organisasi tersebut dapat dilakukan tanpa batasan. Setiap tindakan yang menghambat operasi mereka dinilai tidak dapat diterima.
Selain itu, para menlu menegaskan dukungan penuh terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Resolusi ini mendukung rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump yang bertujuan menciptakan jalan menuju kemerdekaan Palestina.
Pernyataan tersebut juga menyerukan komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moral mereka. Mereka meminta Israel segera mencabut pembatasan masuk dan distribusi pasokan penting, seperti tenda, bahan bangunan, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, dan dukungan sanitasi.
Mereka juga menyerukan bantuan kemanusiaan segera dan tanpa hambatan ke Gaza, melalui PBB dan badan-badannya. Selain itu, mereka meminta rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit, serta pembukaan penyeberangan Rafah di kedua arah sesuai Rencana Komprehensif Presiden Trump.
Tindakan Israel Terhadap Organisasi Kemanusiaan
Pemerintah Israel telah mengumumkan akan mencabut izin 37 organisasi kemanusian internasional yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat. Organisasi-organisasi tersebut, termasuk Doctors Without Borders (MSF), Norwegian Refugee Council, World Vision International, CARE, dan Oxfam, diperintahkan untuk menghentikan kegiatan pada Maret 2026.
Alasan utama pencabutan izin adalah karena organisasi-organisasi tersebut menolak memberikan daftar detail staf Palestina mereka. Israel mengklaim bahwa beberapa staf tersebut terkait dengan Hamas atau terlibat dalam terorisme.
Juru bicara Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel, Gilad Zwick, menyatakan bahwa Israel ingin memperkuat peraturan yang mengatur kegiatan LSM internasional di wilayah Palestina. Ia juga menegaskan bahwa setiap organisasi yang bertindak untuk mendelegitimasi Israel atau menyangkal peristiwa serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 akan menjadi alasan untuk pencabutan izin operasional mereka.
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengkritik keputusan Israel sebagai tindakan yang tidak proporsional dan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Ia menekankan pentingnya peran organisasi kemanusian dalam membantu warga Gaza yang masih menghadapi dampak konflik.
Kondisi Saat Ini di Gaza
Saat ini, warga Gaza masih menghadapi berbagai kesulitan akibat konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2025. Lebih dari 71.200 orang tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Korban luka melampaui 171 ribu orang.
Meskipun ada gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober 2025, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hanya sedikit truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza. Padahal, Israel berjanji mengizinkan 600 truk bantuan setiap hari, tetapi dalam praktiknya hanya 100 hingga 300 truk yang bisa melintas.
Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza masih sangat serius dan membutuhkan perhatian global yang lebih besar.
