Prabowo Minta Maaf di Aceh Tamiang, Izinkan Bantuan Asing Masuk

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Tamiang

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Kamis (1/1/2026) untuk meninjau proses pemulihan pascabencana. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden juga menggelar rapat terbatas (ratas) bersama berbagai pejabat dan tokoh setempat.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa dirinya menerima laporan dari berbagai daerah terdampak bencana yang bertanya-tanya mengapa Presiden belum bisa datang ke semua titik yang terkena dampak banjir dan longsor di Sumatera. Ia meminta maaf karena belum bisa berkunjung ke semua lokasi tersebut.

“Saya kemarin sempat ke Tapsel, dan hari ini saya kembali ke Tamiang, yang merupakan salah satu kabupaten paling besar dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari Mendagri, gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya, ‘kok Presiden belum sampai?’. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa dirinya disarankan hadir ke daerah-daerah yang ada kegiatan pentingnya terlebih dahulu. Namun, ia menyadari betul bahwa semua daerah mengalami kesulitan yang sama besarnya. Prabowo pun memastikan akan mendatangi daerah-daerah yang dampak bencananya besar.

“Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur, Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi,” ucapnya.

Terbuka dengan Kritik

Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya terbuka dengan kritik masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana Sumatera. Prabowo berkata dirinya menerima kritik-kritik tersebut meski tidak semuanya benar.

Kritik yang dia permasalahkan adalah soal beberapa pihak yang menganggap kunjungan sejumlah pejabat ke lokasi bencana tidak bermanfaat. “Saya kira inilah memang kewajiban kita, saya berterima kasih kepada semua unsur yang saya lihat turun ke lapangan,” kata Prabowo dalam rapat dikutip dari siaran Sekretariat Kepresidenan.

Prabowo menyampaikan kementerian dan lembaga telah berbagi tugas untuk mengecek titik-titik terdampak bencana. Menurut dia, pejabat pemerintah tidak hanya datang ke daerah terdampak untuk melihat-lihat, tetapi juga mengidentifikasi masalah langsung di lapangan.

Meski begitu, Prabowo menyampaikan inisiatif itu tetap dianggap buruk oleh berbagai pengamat. “Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya, yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif,” tuturnya.

Prabowo menilai pemerintah berada di posisi serba salah. Sebab, jika pejabat tidak turun ke lokasi bencana, mereka akan dianggap tidak peduli. Maka dari itu, Prabowo berujar pejabat di Indonesia harus siap menghadapi hujatan. “Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah,” katanya.

Sangat Serius

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Kepala Negara menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Ia menyebutkan bahwa penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden.

Bantuan Asing

Selain upaya pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora. Sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan dipersilakan menyampaikannya secara resmi agar dapat disalurkan secara tepat sasaran oleh pemerintah. “Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke Pemerintah Pusat,” ucap Presiden.

Presiden juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berpartisipasi dalam membantu pemulihan pascabencana. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku. “Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” ujarnya.

Kunjungi Huntara

Sebelum ratas, sesaat setelah tiba di Aceh Tamiang, Presiden langsung meninjau lokasi pembangunan rumah hunian sementara yang diinisiasi Danantara. Prabowo tiba di lokasi hunian menggunakan mobil Maung. Ia tampak menyapa warga yang menyambut dari sunroof mobil bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

Setibanya di lokasi peninjauan, Presiden Prabowo langsung meninjau unit rumah dengan luasan 4,5×4,5 meter yang dilengkapi dengan fasilitas dasar penunjang kenyamanan penghuni. Fasilitas tersebut meliputi tempat tidur, kipas angin, lemari, akses jaringan internet, serta sambungan listrik untuk mendukung kebutuhan sehari-hari warga.

Rumah hunian Danantara ini dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi para warga terdampak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. Penyediaan hunian yang layak menjadi salah satu prioritas pemerintah agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

Pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang telah dimulai sejak 24 Desember 2025 lalu. Pada tahap awal, pembangunan hunian mencapai 600 unit rumah yang berlokasi di Kampung Simpang 4, Kecamatan Karang Baru.

Sementara secara keseluruhan, pemerintah melalui Danantara menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit rumah hunian dalam tiga bulan di wilayah terdampak bencana yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Program rumah hunian ini pun diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan terdampak.

Tidak hanya fasiltas dasar tersebut, kawasan rumah hunian Danantara juga dilengkapi dengan ruang komunal yang dapat digunakan bersama oleh para penghuni. Fasilitas komunal tersebut mencakup dapur bersama, toilet, taman bermain anak, serta musala sebagai sarana ibadah dan interaksi sosial masyarakat.

Pembangunan rumah hunian Danantara tahap pertama ini merupakan hasil kolaborasi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sinergi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dan BUMN dalam menghadirkan solusi cepat dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah.

Normalisasi Sungai Jadi Operasi Skala Besar

Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh pascabencana melalui jalur laut dan meminta agar program tersebut menjadi operasi berskala besar. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), menanggapi usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait penanganan pendangkalan sungai akibat bencana.

“Baik, saya kira ini ya sudahlah, kita bikin operasi besar saja, ya kan? This is a big, big engineering operation. Tapi intinya saya sangat setuju ya,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan, normalisasi sungai yang dimulai dari muara atau kuala adalah pekerjaan teknis berskala besar yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan keahlian khusus. Dia pun meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk berkoordinasi dengan para kepala daerah, serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknik.

“Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering ya, dari mungkin dari BUMN karya, dari PU dan juga dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan agar operasi melibatkan pihak-pihak yang biasa melakukan kegiatan pengerukan atau dredging. “Ini kan engineering work skala besar ya, jadi dredging (pengerukan). Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini, dredging untuk pelabuhan dan sebagainya,” pungkasnya.