Partai Koalisi Pemerintah Mendorong Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD
Beberapa partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah, seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem, telah menyampaikan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini muncul dengan alasan berbagai faktor, termasuk biaya kampanye yang dinilai sangat mahal jika dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Pandangan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono. Ia menegaskan bahwa partainya mendukung sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena biaya kampanye yang tinggi sering kali menjadi penghalang bagi sosok-sosok kompeten yang ingin maju sebagai calon kepala daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujarnya dalam pernyataannya.
Menurut Sugiono, sistem pemilihan lewat DPRD lebih efisien baik dari segi proses, mekanisme, maupun anggaran. Ia menilai bahwa sistem ini dapat membantu menghindari pemborosan dana yang terjadi selama proses pilkada langsung.
Partai Demokrat Berada di Persimpangan
Di sisi lain, Partai Demokrat kini berada dalam posisi yang dilematis dalam menyikapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai bahwa partai ini kini sedang menghadapi tantangan besar antara menjaga hubungan dengan partai-partai koalisi pemerintah dan tetap menjaga kedekatan dengan aspirasi rakyat.
Arifki menyoroti bahwa Partai Demokrat tidak hanya sekadar mempertanyakan teknis mekanisme pilkada, tetapi juga menyangkut arah besar dan konsistensi iman politik partai ke depan. Partai berlambang mercy ini kini berada di persimpangan antara menjaga kenyamanan elite koalisi atau mempertahankan positioning sebagai partai yang menjual narasi demokrasi elektoral dan kedekatan dengan pemilih.
Situasi ini semakin sensitif karena Partai Demokrat memiliki figur utama, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang secara politik nyaris “wajib hukumnya” diproyeksikan sebagai calon wakil presiden atau bahkan calon presiden pada Pilpres 2029. Dalam kalkulasi tersebut, berhadapan secara frontal dengan rakyat—terutama melalui sikap yang dianggap mengurangi partisipasi publik—dinilai sebagai langkah berisiko tinggi.
Kesadaran Elit Politik Terhadap Rakyat
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan ada kesan bahwa elite politik mulai takut terhadap rakyat. Menurut dia, masyarakat kini kerap “menghukum” seorang politikus atau partai tertentu dengan membuat gerakan tidak memilih mereka ketika momen pemilu.
“Ada kesan elite mulai takut ke rakyat. Rakyat yang semakin kritis dan susah dikendalikan oleh elite. Rakyat punya cara menghukum elite dengan cara tak memilih mereka di pilkada karena kinerjanya buruk. Ini yang sepertinya ditakuti, makanya lewat DPRD saja,” ujar Adi.
Adi menekankan bahwa rakyat 100 persen dirugikan dengan sistem pilkada lewat DPRD. Sebab, dengan sistem tersebut, maka rakyat tak lagi punya hak istimewa untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing. Menurutnya, jantung demokrasi adalah memilih pemimpin langsung, bukan diwakilkan pada DPRD.
Mengamputasi Suara Rakyat
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Ia menyatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah. Menurut Agung, pilkada lewat DPRD juga tidak menjawab permasalahan yang timbul akibat pilkada langsung, yakni praktik politik uang atau money politics yang justru berasal dari partai politik dan calon kepala daerah.
“Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?” ujarnya.
Agung berpandangan bahwa penegakan hukum pemilu dan pengawasan pilkada seharusnya diperkuat, bukan malah mengubah mekanisme pilkada menjadi dipilih DPRD. Ia meyakini bahwa kalaupun pilkada dipilih DPRD, maka uang-uang yang awalnya menyasar rakyat malah berpindah ke anggota dewan pemegang suara.
Penulis yang aktif meliput dunia hiburan dan tren media sosial. Ia menghabiskan waktu senggang dengan mendengarkan musik pop, mengedit video ringan, dan menjelajahi akun kreator. Ia percaya bahwa hiburan adalah bagian dari dinamika masyarakat. Motto: “Kreativitas adalah energi kehidupan.”
