Korban Banjir Aceh Kibarkan Bendera Putih, Sekjen TII Beri Reaksi Keras

Penolakan Bantuan Asing di Tengah Bencana: Kritik dari Sekjen Transparency International Indonesia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ia menilai bahwa situasi yang terjadi saat ini dinilai “kacau balau” dalam manajemen bencana. Hal ini disampaikan oleh Danang dalam sebuah program Bola Liar bertajuk Polemik Bantuan Asing Bencana Sumatera, yang disiarkan melalui YouTube Kompas TV.

Danang menyatakan bahwa seharusnya pemerintah menerima bantuan dari mana pun, terlepas dari asalnya, karena kondisi darurat pasca-bencana membutuhkan respons cepat dan efektif. Menurutnya, penolakan bantuan asing justru menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola situasi krisis dengan baik.

Pengalaman Pemerintah dalam Penanganan Bencana

Ia menyoroti pengalaman pemerintah dalam menangani bencana tsunami Aceh sebagai contoh yang bisa dijadikan pelajaran. Dalam kasus tsunami, banyak orang yang terlibat dalam proses penanganan bencana, dan hal itu dianggap berhasil. Namun, dalam situasi saat ini, Danang merasa tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas koordinasi penanganan bencana.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tampak ingin memimpin langsung penanganan bencana, tetapi implementasinya di lapangan tidak optimal. Ini membuat penanganan bencana berjalan tidak efektif.

Sensitivitas Pemerintah dan Kritik Publik

Di sisi lain, Danang juga mengkritik sikap pemerintah yang terkesan sensitif terhadap kritik dan partisipasi masyarakat. Ia menilai bahwa pernyataan-pernyataan dari menteri di Kabinet Merah Putih sering kali simpang siur dan tidak jelas arahnya.

Selain itu, ia menyoroti bahwa pemerintah tampak ingin mengambil alih seluruh penanganan bencana secara mandiri, namun bersikap negatif terhadap partisipasi masyarakat. Contohnya adalah kritik yang muncul saat influencer Ferry Irwandi turut membantu korban bencana banjir.

Bendera Putih sebagai Simbol Kesedihan

Aksi pengibaran bendera putih oleh warga Aceh menjadi sorotan publik. Fenomena ini marak terjadi di beberapa wilayah Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Warga mengibarkan bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana alam banjir bandang.

Seorang warga bernama Bakhtiar mengatakan bahwa bendera putih dipasang karena masyarakat yang terdampak bencana sudah menyerah dan membutuhkan bantuan. Aksi ini menuai spekulasi tentang maksud dan tujuan di baliknya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku tidak mengetahui maksud pengibaran bendera putih tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya belum pernah menerima informasi atau laporan terkait aksi tersebut. Ia juga menegaskan bahwa posisi Aceh mutlak berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penolakan Bantuan Asing

Hingga saat ini, pemerintah pusat masih menolak bantuan asing untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra. Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima panggilan telepon dari kepala negara lain yang menawarkan bantuan. Namun, ia menolak bantuan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mampu mengatasi sendiri.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih bisa mengendalikan situasi setelah banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Ia juga menanggapi desakan penetapan status darurat bencana nasional dengan tegas.

Data Korban Banjir dan Tanah Longsor

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu (20/12/2025), pukul 12.33 WIB:

• Meninggal Dunia: 1.071 jiwa
• Kabupaten atau Kota Terdampak: 52
• Korban luka-luka: 7.000 orang
• Korban hilang: 185 orang