JAKARTA – Pengelolaan anggaran tahun ini menghadapi tantangan berat. Tidak hanya kredibilitas pemerintah yang terancam, tetapi juga keberlanjutan pengelolaan fiskal di masa depan bisa terganggu. Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak hingga November 2025 yang masih berada di level 78,7%. Selisih penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan semakin melebar.
Untuk menjaga defisit anggaran tetap pada tingkat 3%, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak minimal sebesar Rp2.005 triliun. Namun, tren buruk kinerja penerimaan pajak telah memengaruhi APBN 2025. Pemerintah sebelumnya telah memperluas ruang fiskal dengan menaikkan target defisit anggaran dari 2,35% menjadi 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pelebaran ini memungkinkan pemerintah untuk menambah pundi-pundi anggaran melalui pembiayaan utang.
Hingga November 2025, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp614,9 triliun atau 84,06% dari outlook APBN sebesar Rp731,5 triliun. Akibatnya, total outstanding utang pemerintah mencapai Rp9.428,06 triliun. Jika asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah 5,2% atau sebesar Rp23.290,23 triliun, rasio utang pemerintah mencapai 40,5%. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5% atau sebesar Rp23.245,95 triliun, rasio utang bisa mencapai 40,55%.
Jika menggunakan outlook penarikan utang APBN sebesar Rp731,5 triliun, rasio utang pemerintah bisa mencapai 40,9% hingga 41,05%. Angka ini akan menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, rasio utang 2025 ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun pertama pandemi Covid-19, yaitu 39,4% pada tahun 2020.
Rasio Pajak Nyungsep
Sementara rasio utang meningkat, rasio pajak justru terancam menurun. Dalam simulasi pertama, jika penerimaan pajak tahun 2025 sesuai outlook APBN sebesar Rp2.076,9 triliun, rasio pajak (penerimaan Ditjen Pajak dibanding PDB) berada di kisaran 8,9%. Namun, jika menggunakan batas minimal dari Ditjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, rasio pajak turun menjadi 8,6%. Angka ini bisa turun lebih jauh jika komitmen pejabat vertikal otoritas pajak hanya sebesar Rp1.947,2 triliun, sehingga rasio pajak bisa turun ke 8,3%.
Hasil serupa diperoleh dengan simulasi pertumbuhan ekonomi 5%, di mana rasio pajak tetap berkisar antara 8,3% hingga 8,9%. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2025 sebesar Rp1.634,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak sebesar Rp442,5 triliun untuk mencapai outlook.
Realisasi penerimaan pajak hingga 30 November 2025 baru mencapai 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 sebesar Rp2.076,9 triliun. Penerimaan pajak menyumbang sebagian besar penerimaan negara, yaitu sebesar Rp2.351,5 triliun atau 82,1% dari outlook Rp2.865,5 triliun.
Ditambal Pakai SAL
Lonjakan rasio utang dan kemungkinan merosotnya rasio pajak memicu pemerintah untuk menempuh langkah pragmatis dengan menarik dana cadangan dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) untuk menutupi defisit anggaran. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa penarikan utang ini dilakukan dalam koridor pengelolaan fiskal yang hati-hati.
Hingga akhir November, defisit APBN tercatat sebesar 2,35% terhadap PDB. Angka ini diproyeksikan bergerak menuju target akhir tahun sebesar 2,78% terhadap PDB. “Itu on track. Biasanya disebut ‘tekor’, padahal ini on track menuju desain dari APBN,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita.
Untuk menjaga efisiensi biaya utang, pemerintah melakukan strategi manajemen jatuh tempo SBN, terutama yang diterbitkan saat pandemi. SBN edisi pandemi memiliki profil jatuh tempo hingga 2028. Pemerintah juga melakukan debt switching bersama Bank Indonesia dan lembaga multilateral.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun yang telah mendapat restu DPR. Penggunaan SAL bertujuan untuk mengurangi target penerbitan SBN di pasar. Di sisi manajemen kas, Kementerian Keuangan menerapkan prefunding dan menempatkan dana likuiditas sekitar Rp200 triliun di perbankan umum sebagai buffer kas negara. “Pasar keuangan dalam tren membaik, dukungan pembiayaan makin efisien,” tutupnya.
