Prediksi UMK Surabaya 2026 dan Wilayah Jatim Naik 8-10 Persen

Pemprov Jatim Masih Tunggu Petunjuk Teknis dari Pusat untuk Menetapkan UMK 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Adhy Karyono masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat sebelum dapat menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Hal ini dilakukan karena belum adanya keputusan resmi dari pihak pusat mengenai kenaikan upah minimum tahun depan.

Adhy Karyono menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima juknis yang diperlukan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait UMK Surabaya dan daerah lain di Jatim. “Kemarin kita cek belum turun, sampai hari ini tadi juga belum turun,” ujar Adhy dalam pernyataannya.

Selain itu, Pemprov Jatim dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya penetapan UMK yang proporsional agar tidak berdampak negatif terhadap investasi di wilayah tersebut. Dengan kenaikan yang terlalu tinggi, perusahaan-perusahaan bisa memilih untuk memindahkan operasional mereka ke wilayah dengan UMK yang lebih rendah, seperti Jawa Tengah.

Usulan Kenaikan UMK Surabaya 2026 dari Serikat Pekerja

Serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), telah mengusulkan kenaikan UMK Surabaya 2026 sebesar 8 hingga 10 persen dari UMK 2025 yang senilai Rp5.032.635. Jika usulan ini disetujui, maka UMK Surabaya 2026 akan berkisar antara Rp5.435.245 hingga Rp5.535.898.

Ketua DPC KSPSI Surabaya, Dendy Prayitno, menjelaskan bahwa penyampaian usulan secara resmi belum dilakukan, namun angka proyeksi sudah disiapkan. “Prinsipnya, kami belum mengusulkan secara resmi. Namun untuk angka yang sudah ada, 8 sampai 10 persen. Tapi, sekarang kita masih akan mengacu pada perkembangan rancangan peraturan pemerintah yang akan ditandatangani itu,” ujar Dendy.

Perhitungan Kenaikan UMK Berdasarkan Usulan Serikat Pekerja

Berikut adalah beberapa perhitungan kenaikan UMK berdasarkan usulan serikat pekerja:

• Kota Surabaya (UMK awal Rp5.032.635):
• Kenaikan 8 persen: Rp5.435.245
• Kenaikan 9 persen: Rp5.485.572

• Kenaikan 10 persen: Rp5.535.898

• Kabupaten Gresik (UMK Awal: Rp4.943.763):

• Kenaikan 8 % : Rp5.339.264
• Kenaikan 9 % : Rp5.388.601

• Kenaikan 10 % : Rp5.438.139

• Kabupaten Sidoarjo (UMK Awal: Rp4.940.090):

• Kenaikan 8 % : Rp5.335.300
• Kenaikan 9 % : Rp5.384.708

• Kenaikan 10 % : Rp5.434.099

• Kabupaten Pasuruan (UMK Awal: Rp4.936.417):

• Kenaikan 8 % : Rp5.331.330
• Kenaikan 9 % : Rp5.380.894
• Kenaikan 10 % : Rp5.430.059

Perhitungan Kenaikan UMK untuk Wilayah Lain di Jawa Timur

Berikut adalah beberapa perhitungan kenaikan UMK untuk wilayah lain di Jawa Timur:

• Kabupaten Malang (UMK Awal: Rp3.587.213):
• Kenaikan 8 % : Rp3.874.190
• Kenaikan 9 % : Rp3.910.062

• Kenaikan 10 % : Rp3.945.934

• Kota Malang (UMK Awal: Rp3.524.238):

• Kenaikan 8 % : Rp3.806.177
• Kenaikan 9 % : Rp3.841.419

• Kenaikan 10 % : Rp3.876.662

• Kota Batu (UMK Awal: Rp3.360.466):

• Kenaikan 8 % : Rp3.629.303
• Kenaikan 9 % : Rp3.662.898

• Kenaikan 10 % : Rp3.696.513

• Kota Pasuruan (UMK Awal: Rp3.358.557):

• Kenaikan 8 % : Rp3.627.242
• Kenaikan 9 % : Rp3.660.727
• Kenaikan 10 % : Rp3.694.413

Pendekatan Proporsional dalam Penetapan UMK

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan pengambilan keputusan terkait kenaikan UMK kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Ia menegaskan bahwa kebijakan kenaikan UMK harus mengoptimalkan kesejahteraan karyawan namun dengan tidak melupakan kekuatan keuangan perusahaan sehingga iklim investasi di Kota Pahlawan tetap terjaga.

Menurut Eri, hal tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik antara pengusaha dengan pekerja. “Insya Allah, saya titip kepada teman-teman KSPI bagaimana Surabaya ini bisa berjalan investasinya dan warganya yang bekerja di sana juga bisa sejahtera,” kata Eri.

Nantinya, keputusan kenaikan UMK akan kembali dibahas melalui pertemuan di pusat dan provinsi. Sehingga, persentase kenaikan upah tahun depan dapat diketahui pada Desember mendatang.