Peran Luhut Pandjaitan dalam Pembangunan Bandara IMIP
Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait polemik bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Polemik ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik pengoperasian bandara tersebut yang dinilai tidak dijaga perangkat negara.
Luhut menyatakan bahwa ia lah yang memimpin rapat yang mengizinkan pendirian bandara tersebut. Menurutnya, izin pembangunan diberikan sebagai bentuk fasilitas kepada para investor. Ia menegaskan bahwa bandara hanya melayani penerbangan domestik dan tidak diizinkan menjadi bandara internasional.
Selain itu, Luhut juga memastikan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak terlibat dalam pengoperasian bandara IMIP. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan kawasan industri pengolahan nikel bukanlah keputusan sepihak Jokowi, melainkan hasil koordinasi yang dilakukan secara penuh oleh dirinya.
Pimpin Rapat dan Izin Pembangunan
Luhut mengakui bahwa izin pembangunan bandara di kawasan industri pengolahan nikel itu diputuskan dalam rapat yang ia pimpin sendiri bersama sejumlah instansi terkait. Saat itu, Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang turut terlibat dalam suksesi pembangunan IMIP.
Menurutnya, izin pembangunan bandara diterbitkan sebagai bentuk fasilitas kepada para investor. Tindakan itu, kata dia, biasa dilakukan di negara seperti Vietnam dan Thailand. “Jika mereka berinvestasi USD 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” ujar Luhut.
Tak Izinkan Jadi Bandara Internasional
Purnawirawan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD) itu mengatakan, bandara IMIP hanya melayani penerbangan domestik sehingga tidak memerlukan penjagaan petugas Imigrasi serta Bea dan Cukai. “Memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan,” kata Luhut.
Ia menyebut tidak pernah mengizinkan Bandara di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi bandara internasional. Pernyataan ini disampaikan saat menjelaskan seluk beluk kawasan IMIP yang kembali menjadi perhatian publik setelah disorot Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Pasang Badan untuk Jokowi
Luhut juga “pasang badan” guna membela Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Ia mengatakan bahwa kebijakan membangun kawasan industri pengolahan nikel yang diisi perusahaan dari China itu bukan keputusan sepihak Jokowi.
Luhut menyatakan bertanggung jawab atas pembangunan investasi selama 11 tahun, termasuk saat IMIP bergulir. “Apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya,” kata Luhut dalam keterangan resminya.
Dimulai Era SBY
Ia juga menyebut, kawasan industri Morowali dimulai pada era Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diresmikan di era Jokowi. “Saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk (jadi investor IMIP),” ujar Luhut.
“Tanpa hilirisasi, Indonesia tidak akan berada pada posisi ekonomi seperti hari ini,” tambahnya. Luhut lalu menyinggung pihaknya juga mendorong kebijakan hilirisasi sektor pertanian, herbal, dan hortikultura agar diterapkan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini menjabat.
Pastikan Tidak Menjadi “Negara Dalam Negara”
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah berkoordinasi langsung dengan sosok yang ditunjuk Presiden China, Xi Jinping, untuk memastikan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tidak menjadi “negara dalam negara”. Ia mengatakan, sosok tersebut adalah Wang Yi yang menjadi mitra utama Indonesia dari China.
“Untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada ‘negara dalam negara’ yang melanggar hukum kita,” kata Luhut dalam keterangan resminya. Koordinasi dengan Wang Yi, kata Luhut, juga meliputi persoalan lingkungan dan lainnya.
Profil Singkat Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatra Utara, 28 September 1947. Putra Batak ini merupakan anak ke-1 dari 5 bersaudara pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu. Luhut adalah Kakak dari Kartini Pandjaitan. Ia menikah dengan Devi Simatupang dan memiliki 4 anak, yaitu: Paulina, David, Paulus dan Kerri Pandjaitan.
Luhut Binsar Panjaitan adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional angkatan tahun 1970. Pada Tahun 1967, Luhut masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai Lulusan Terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.
Karier militernya banyak dihabiskan di Kopassus TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81. Berbagai medan tempur dan jabatan penting telah disandangnya. Komandan Grup 3 Kopassus, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), hingga Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat. Ketika menjadi perwira menengah.
Pengalamannya berlatih di unit-unit pasukan khusus terbaik dunia memberinya bekal untuk mendirikan sekaligus menjadi komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus, menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia.
Pada Tahun 2001 Luhut Panjaitan mendirikan Politeknik Informatika Del di Desa Sitoluama, Toba Samosir.
