Prospek Biaya Utang Pemerintah Indonesia Menghadapi Tekanan Global
Di tengah situasi suku bunga global yang masih tinggi dan meningkatnya utang negara-negara maju, prospek biaya utang pemerintah Indonesia kini semakin memprihatinkan. Para ekonom menilai bahwa risiko peningkatan beban utang harus menjadi perhatian serius. Tekanan eksternal ini tampaknya tidak bisa diabaikan, terutama dengan total utang pemerintahan global yang telah melampaui angka US$ 110,9 triliun atau sekitar 94,6% dari PDB dunia.
Menariknya, dua pertiga dari total utang tersebut berasal dari negara-negara maju, yaitu sekitar US$ 74,8 triliun. Kondisi ini menyebabkan naiknya imbal hasil obligasi tenor panjang di AS, Inggris, Uni Eropa, hingga Jepang. Efek rambatannya jelas terasa pada biaya bunga utang negara berkembang, termasuk Indonesia.
Kewajiban Pembayaran Utang yang Menumpuk
Bagi Indonesia, situasi ini datang pada saat kewajiban pembayaran utang tengah menumpuk. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah periode Prabowo 2025–2029 akan menghadapi utang jatuh tempo sekitar Rp 4.000 triliun. Pada tahun 2025 saja, utang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, sementara beban bunga utang berada di level Rp 552,85 triliun.
Tekanan utang juga belum akan mereda pada APBN 2026. Pemerintah perlu menarik pembiayaan utang baru senilai Rp 781,87 triliun, ditambah lagi pembayaran bunga utang sekitar Rp 599,4 triliun. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya juga sudah mengingatkan bahwa risiko fiskal global diperkirakan tetap tinggi hingga dua tahun ke depan.
“Prospek ekonomi global masih belum meredup pada 2026–2027, tingginya utang pemerintah dan suku bunga di negara maju karena defisit fiskal yang terlalu besar. Berdampak pada tingginya bunga dan beban fiskal di negara-negara berkembang,” ujarnya.
Meski begitu, Perry memastikan bahwa fundamental Indonesia masih kuat. “Kuncinya hanya satu sinergi (pemerintah dan BI),” tegasnya.
Risiko Kenaikan Suku Bunga Global
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, melihat risiko lain yang patut diwaspadai, yaitu kemungkinan suku bunga global kembali naik jika ekonomi dunia pulih lebih cepat. Ia menyebut skenario di mana The Fed kembali mengetatkan kebijakan.
Menurut Myrdal, pemulihan agresif ekonomi global—termasuk meredanya tensi dagang, pulihnya China, dan naiknya harga energi—bisa memicu inflasi baru. Akibatnya, The Fed mungkin perlu menaikkan Fed Funds Rate (FFR). “Kalau asumsinya batas atas Fed Fund Rate sebelumnya 4% lalu naik ke 4,5%, berarti ada potensi kenaikan sekitar 50 bps,” ujarnya.
Kenaikan 50 bps saja menurut Myrdal dapat langsung berdampak menekan APBN. Dengan beban bunga utang yang harus dibayarkan sebesar Rp 599,4 triliun pada 2026, tambahan bunga 50 bps bisa mengerek biaya sekitar Rp 30 triliun. “Kalau bunganya naik 50 bps, bunga utangnya bisa naik sekitar Rp 30 triliunan,” ungkap Myrdal.
Penerbitan SBN Tahun Depan dan Beban Tambahan
Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun depan juga berpotensi menambah beban. Tahun 2026 pemerintah berencana meningkatkan pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman dengan total sebesar Rp 781,87 triliun sesuai RAPBN. Dengan asumsi tingkat kupon rata-rata 5%, Myrdal memperkirakan pemerintah perlu menyiapkan pembayaran bunga utang sekitar Rp 39 triliun untuk penerbitan SBN tersebut.
Strategi Pembiayaan yang Lebih Hati-Hati
Meskipun tekanan meningkat, Myrdal menilai kenaikan bunga utang tidak otomatis membuat pemerintah harus merevisi APBN. Jika kenaikan suku bunga terjadi karena ekonomi tumbuh lebih cepat yang mendorong penerimaan pajak dan bea cukai, maka belanja negara biasanya menyesuaikan secara. “Selama defisit fiskalnya tetap di bawah 3% sesuai undang-undang, saya rasa tidak perlu ada revisi. Revisi hanya diperlukan jika asumsi berubah dan defisit melewati 3%,” kata Myrdal.
Tantangan terbesar, menurutnya, adalah menjaga ruang fiskal tetap aman di tengah dinamika suku bunga global yang serba cepat. Pemerintah perlu menyiapkan strategi pembiayaan yang lebih hati-hati sembari memaksimalkan momentum pemulihan ekonomi jika terjadi rebound global.
