Anggaran Rehabilitasi DAS di Tiga Provinsi Sumatra Dinilai Kurang Memadai
Jakarta — Total anggaran yang tersedia untuk rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di tiga provinsi terdampak banjir di Sumatra hanya sebesar Rp29 miliar. Angka ini dinilai kurang memadai guna memulihkan areal kritis di wilayah tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa alokasi anggaran dalam APBN 2026 yang tersedia untuk rehabilitasi DAS di tiga provinsi terdampak sebesar Rp29 miliar. Anggaran tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
- Provinsi Aceh: Rp8,4 miliar
- Sumatra Utara: Rp11,5 miliar
- Sumatra Barat: Rp9,08 miliar
Di Provinsi Aceh, rehabilitasi lahan yang dijangkau APBN mencakup area di bawah wewenang Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Krueng Aceh, dengan penanaman seluas 180 hektare.
Di Sumatra Utara, rehabilitasi melibatkan BPDAS Wampu Seu Ular dengan area penanaman 190 ha dan BPDAS Asahan Barumun dengan area penanaman 250 hektare.
Sementara itu, data dari Kemenhut menunjukkan bahwa total lahan kritis di areal DAS terdampak di tiga provinsi mencapai 464.598 hektare. Raja Juli menjelaskan bahwa penanganan lahan kritis di kawasan hutan akan mengandalkan skema reboisasi, sedangkan skema Kebun Bibit Rakyat (KBR) digunakan pada areal penggunaan lain (APL).
“Detailnya saya kira di rapat berikutnya kami bisa mengajukan berapa anggaran yang memang sangat ideal untuk melakukan rehabilitasi DAS di tiga provinsi yang terdampak,” tambah Raja Juli.
Penurunan Tingkat Deforestasi di Wilayah Terdampak Banjir
Pada kesempatan yang sama, Menhut juga menyebut bahwa tingkat deforestasi di ketiga provinsi terdampak banjir di Sumatra pada 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2024.
Raja Juli mengatakan tingkat deforestasi nasional mencapai 166.450 hektare per September 2025, turun 23,01% dibandingkan dengan 2024 yang mencakup areal seluas 216.216 hektare.
“Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” kata Raja Juli Antoni.
Di Aceh, terjadi penurunan 10,04% dari 11.228 hektare pada 2023–2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025. Di Sumatra Utara, penurunan sebesar 13,98% dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sementara di Sumatra Barat, penurunan sebesar 14% dari 6.634 menjadi 5.705 hektare.
Namun, pada saat yang sama, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi puluhan DAS.
Perubahan Tutupan Lahan di Wilayah Terdampak
Hasil identifikasi menunjukkan setidaknya terdapat 70 titik banjir masuk dalam 31 DAS di Provinsi Aceh dengan luas total 3,05 juta hektare dan menjangkau 15 kabupaten/kota.
Adapun perubahan tutupan lahan di provinsi ini mencapai 21.476 hektare dalam kurun 2019–2024, terdiri dari 12.159 hektare di dalam kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan hutan. Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan yang masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1% dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh.
Di Sumatra Utara, areal terdampak banjir setidaknya mencakup 92 titik yang masuk dalam 13 DAS. Total luas 13 DAS tersebut mencapai 1,40 juta hektare dan meliputi 11 kabupaten/kota.
Dalam kurun 2019–2024, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah tersebut mencapai 9.424 hektare, di mana 3.427 hektare berada di dalam kawasan hutan dan sisanya 5.997 hektare berada di luar kawasan hutan.
Khusus di wilayah DAS terdampak di Sumatra Utara, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7% dari total luasan.
Di Sumbar, lanjut Raja Juli, terdapat kurang lebih 56 titik banjir yang masuk dalam 13 DAS. Area terdampak dan berstatus lahan kritis mencapai 39.818 hektare atau 7,0% dari total luas DAS yang mencapai 570.235 hektare.
Adapun perubahan tutupan lahan di area ini pada kurun 2019–2024 mencakup 1.444 hektare di dalam kawasan hutan dan 377 hektare di luar kawasan hutan.
Kritik atas Anggaran yang Tidak Cukup
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alex Indra Lukman mengakui bahwa pos anggaran untuk memulihkan lahan kritis di area tidaklah memadai.
“Kalau bicara dana rehabilitasi, saya hitung dana yang dimiliki Kemenhut itu cuma Rp62.500 per hektare. Apa yang mau direhabilitasi, Pak?” kata Alex.
Dia pun meminta pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana turut menyasar hulu dari banjir, yakni ekosistem yang terdegradasi. Dengan ancaman cuaca ekstrem seperti fenomena siklon yang berpotensi kembali datang, dia berharap terdapat mitigasi yang lebih memadai.
“Setelah tanggap darurat kita akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya harapkan hutan ini direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur rusak saja yang disasar, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan. Ini mungkin siklon pertama dalam sejarah, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi lagi. Jangan sampai curah hujan lagi yang disalahkan,” paparnya.
