Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, sekitar 1.3 juta warga Rusia telah meninggalkan negaranya. Mereka yang keluar ini berasal dari beragam latar belakang profesi, usia, dan etnis, namun keluar karena alasan yang mirip, yaitu keyakinan moral yang menentang kebijakan pemerintah Rusia dalam invasi ke Ukraina, keinginan menghindari mobilisasi militer, dan kekhawatiran terhadap keruntuhan ekonomi akibat sanksi. Mereka bukan sekedar migran biasa, namun mereka adalah cerminan dari diaspora sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari tanah airnya, namun tetap memelihara ingatan akannya.
Apa itu Diaspora?
Diaspora diartikan sebagai kelompok yang mempertahankan ingatan dan loyalitasnya terhadap tanah air. Diaspora biasanya beroperasi dalam hubungan triadik antara tanah air, negara tuan rumah, dan komunitas global sesamanya. Namun, kasus yang dihadapi oleh diaspora Rusia ini cukup unik, di mana diaspora Rusia yang sebagian besar menolak kebijakan invasi oleh pemerintah Rusia dianggap pengkhianat bahkan dicabut kewarganegaraannya oleh tanah airnya, namun di saat yang sama juga dipandang sebelah mata di negara penampungnya. Dilema antara keyakinan moral dan keterasingan ini menjadi semakin relevan terutama dalam realita konflik hari ini, sehingga hal ini turut mengubah cara kita memahami diaspora serta identitas nasional. Oleh karenanya, di sini penulis akan memaparkan tiga argumen mengenai bagaimana diaspora ini kemudian membentuk tanah air baru, bukan berupa negara, namun berupa moral universal yang berdasarkan kebebasan dan perdamaian dunia.
Nasionalisme Baru dan Pengawasan Otoriter
Invasi Rusia ke Ukraina bukan hanya menjadi panggung baru dalam geopolitik Eropa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nasionalisme baru bekerja dengan cara yang semakin keras, yaitu dengan menuntut sebuah loyalitas total dari warganya. Rusia memandang penolakan perang atas dasar moral bukan sebagai bentuk kebebasan ekspresi biasa, melainkan sebagai sebuah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Sikap ini ditegakkan bukan hanya melalui retorika politik, tetapi juga melalui perangkat hukum. Negara menerapkan pola pengawasan diaspora yang bersifat otoriter, menargetkan para penentang bahkan ketika mereka sudah berada di luar negeri melalui intimidasi digital, pembekuan aset, dan pencabutan kewarganegaraan. Kasus aktivis lingkungan Arshak Makichyan menggambarkan hal ini dengan jelas, di mana setelah ia mengecam kebijakan perang, pemerintah justru mencabut status kewarganegaraannya dan keluarganya, seolah menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan lagi hak dasar, melainkan sebuah keistimewaan yang bisa ditarik kapan saja.
Permusuhan di Negara Tujuan
Ironisnya, banyak dari mereka yang keluar dari Rusia justru menghadapi bentuk permusuhan lain. Paspor Rusia menjadi semacam noda moral yang mengikuti mereka ke mana pun. Alih-alih dilihat sebagai individu dengan keyakinan etisnya sendiri, mereka diperlakukan sebagai bagian dari negara penjajah. Ini tercermin dalam pembatasan visa, penolakan izin tinggal, dan pengawasan ketat oleh otoritas imigrasi. Maria Kartasheva, seorang aktivis Rusia yang mencari perlindungan di Kanada, ditolak permohonan kewarganegaraannya hanya karena namanya tercantum dalam daftar buronan pemerintah Rusia. Ia tidak melakukan kejahatan apa pun. Satu-satunya “kesalahannya” adalah perbedaan pandangan politik.
Sementara itu di Finlandia, penelitian menunjukkan bahwa anggota diaspora Rusia lebih sering ditolak dalam penyewaan apartemen maupun kesempatan kerja hanya karena paspor yang mereka bawa, terlepas dari pandangan politik mereka akan kebijakan perang. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai seperti perdamaian, antikekerasan, dan hak asasi manusia sering kali runtuh ketika berhadapan dengan identitas nasional yang kaku. Bagi banyak anggota diaspora anti-perang, integritas moral justru berubah menjadi beban, bukan kelebihan.
Keterasingan Ganda dan Identitas Baru
Keterasingan ganda ini menimbulkan kehilangan emosional yang jauh lebih dalam. Banyak diaspora Rusia yang menentang perang tetap berbicara dalam bahasa Rusia dan tetap mempertahankan budaya dan memori kolektif yang membentuk identitas mereka. Kesaksian pribadi dari Radmila, seorang diaspora Rusia di Kanada, mencerminkan keterikatan ini. Ia menggambarkan bagaimana kecintaan pada tanah air yang dibangun oleh bahasa, sastra, dan kebiasaan tetap melekat, meskipun ia merasa semakin jauh dari negara yang bertindak atas nama dirinya. Dalam situasi ketika tanah air politik menjadi tidak lagi dapat dikenali secara moral, keterikatan budaya justru menjadi penopang.
Namun kesinambungan emosional ini bertabrakan dengan keretakan etis. Mereka tetap menghargai budaya Rusia, tapi merasa takut terhadap tindakan negara Rusia. Mereka memelihara kenangan tentang rumah, tetapi tidak lagi dapat melihat negara itu sebagai cerminan nilai-nilai yang ingin mereka pertahankan. Di sinilah gejolak batin pun mulai muncul. Bagaimana seseorang dapat tetap terikat secara emosional pada sebuah bangsa, sambil secara etis merasa harus mengambil jarak darinya.
Tanah Air Baru dalam Bentuk Nilai Moral
Meninggalkan Rusia sejatinya bukanlah bentuk penolakan mereka terhadap identitasnya, melainkan sebuah penolakan untuk berpartisipasi dalam kekerasan. Mereka pergi bukan hanya untuk menghindari mobilisasi militer atau represi politik, tetapi untuk mempertahankan kemungkinan adanya Rusia yang lebih baik, Rusia yang tidak agresif dan tidak otoriter, serta tidak memaksa warganya memilih antara moralitas dan nasionalisme.
Mereka kehilangan tanah airnya secara politik tanpa kehilangannya secara budaya. Mereka hidup dalam identitas pascanasional, tidak lagi loyal kepada negara, tetapi tetap terhubung secara emosional dan kultural. Ini mewakili bentuk diaspora baru yang mempertahankan memori kolektif meski telah kehilangan rumah politiknya.
Identitas Etis dan Solidaritas Lintas Batas
Dalam situasi seperti ini, banyak diaspora Rusia yang menentang perang menemukan “tanah air” baru pada nilai-nilai moral universal. Mereka menjadi bagian dari komunitas etis, bukan komunitas etnis. Bagi mereka, menjadi orang Rusia yang baik berarti menjunjung prinsip kemanusiaan, bukan mendukung negara. Prospect Magazine mencatat bagaimana banyak emigran Rusia menggambarkan penolakan terhadap kekerasan negara sebagai langkah penting dalam membangun kembali identitas mereka di luar negeri, meskipun mereka tetap bergulat dengan rasa bersalah atas kejahatan yang dilakukan atas nama negara mereka.
Konsep “loyalitas ganda” biasanya menjelaskan diaspora yang membagi kesetiaan antara negara asal dan negara tempat tinggal. Namun diaspora anti-perang Rusia tidak berada dalam posisi itu. Mereka tidak loyal kepada negara yang mereka tinggalkan, tetapi mereka juga dipandang dengan kecurigaan oleh negara-negara yang menampung mereka. Laporan Chatham House menunjukkan bahwa negara-negara Barat sering gagal membedakan antara warga Rusia yang loyal kepada Kremlin dan mereka yang justru menentang perang. Kedua kelompok ini kerap diperlakukan sebagai satu kategori yang sama dan terkena kebijakan visa yang ketat serta kecurigaan sosial. Salah pengenalan ini mendorong mereka untuk membangun identitas bukan berdasarkan wilayah, tetapi berdasarkan prinsip moral.
Humanisme Jarak Jauh dan Perjuangan Moral
Dari sinilah muncul fenomena yang dapat disebut sebagai humanisme jarak jauh. Berbeda dengan komunitas diaspora tradisional yang biasanya mendukung negara asal dari kejauhan, diaspora Rusia anti-perang justru menggunakan pengasingan sebagai ruang untuk memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan antikekerasan. Organisasi seperti Meduza, Novaya Gazeta Europe, OVD-Info, dan Free Russia Foundation memperjuangkan transparansi dan perdamaian, bukan pemulihan kejayaan Rusia. Chatham House juga mencatat bahwa banyak dari kelompok ini bergerak dengan dukungan yang minim dari pihak Barat, menjadikan aktivisme mereka sebagai bentuk perlawanan moral yang sunyi.
Identitas mereka kemudian menjadi identitas etis. Banyak dari mereka mengungkapkannya secara sederhana. Mereka mencintai budaya Rusia, tetapi menolak Rusia sebagai proyek politik. Artikel dari Prospect Magazine juga merekam sentimen serupa ketika para diaspora ini menggambarkan betapa menyakitkan namun perlu untuk memisahkan tanah air yang mereka cintai dari negara yang mengklaim berbicara atas nama mereka. Mereka bukan sekadar meninggalkan sebuah negara, namun juga struktur moral yang memungkinkan negara tersebut melegitimasi perang.
Diaspora Etis dan Kepedulian Global
Diaspora Rusia anti-perang pada akhirnya berkembang menjadi sebuah diaspora etis. Para anggotanya membangun solidaritas lintas batas dengan aktivis dari Ukraina, Belarus, Georgia, dan Armenia berdasarkan nilai yang sama, yakni penolakan terhadap otoritarianisme dan kekerasan. Bagi mereka, tanah air bukan lagi berupa wilayah, melainkan sebuah prinsip.
Pengalaman diaspora Rusia anti-perang ini menunjukkan bagaimana identitas nasional dapat berubah menjadi beban moral di tengah konflik global. Mereka meninggalkan negara asal atas dasar nilai moralitas, namun dihadapkan pada realita bahwa dunia tetap tidak melihat mereka sebagai individu yang menolak perang, melainkan tetap sebagai warga negara dari negara penjajah.
Pengalaman diaspora Rusia anti-perang ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang dipisahkan oleh batas dan sekat, moralitas tetap tidak boleh dibatasi oleh paspor. Mereka menunjukkan bahwa menjadi manusia kadang berarti berdiri sendirian, bahkan ketika negara dan dunia belum siap mengakui pilihan itu.
