Pengesahan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 telah disahkan pada hari Rabu, 26 November 2026, sore hari. Pengesahan ini dilakukan dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Proses pengesahan ini menjadi tanda berakhirnya pembahasan yang panjang antara pihak eksekutif dan legislatif selama beberapa pekan terakhir.
Pengesahan raperda APBD ini ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati Pasuruan bersama empat pimpinan DPRD. Dalam proses ini, APBD tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp 600 miliar akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Meskipun demikian, pemerintah daerah dan DPRD tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.
Dalam sidang paripurna, disepakati anggaran belanja untuk tahun 2026 sebesar Rp 3,9 triliun, meskipun pendapatan diproyeksikan hanya sebesar Rp 3,5 triliun. Defisit sebesar Rp 400 miliar akan ditutupi melalui biaya netto atau SILPA serta pendapatan lain yang sah.
Komitmen Pembangunan di Tengah Efisiensi
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan program APBD 2026. Ia menekankan bahwa ini adalah wujud kepedulian antara Pemkab Pasuruan dan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah yang maksimal dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, proses pengesahan APBD ini membutuhkan energi dan pemikiran yang prima. Hal ini bisa terlaksana karena adanya motivasi, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama melalui mekanisme konsultasi, klarifikasi, dan konfirmasi. Ia berharap apa yang disepakati dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Prioritas Pembangunan dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menjelaskan bahwa penurunan APBD sebesar Rp 600 miliar tidak boleh mengurangi semangat untuk membangun. Ia memastikan bahwa program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat akan tetap mendapatkan prioritas. Misalnya, pendidikan, infrastruktur, serta program lain yang berkaitan dengan masyarakat.
Mas Rusdi juga menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak lain untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, seperti Bapres, Inpres, dan DAK. Tambahan-tambahan tersebut akan membantu membangun Kabupaten Pasuruan lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Penyusunan Program dan Evaluasi Kebijakan
Mas Rusdi mencontohkan bahwa salah satu program yang tetap dipertahankan adalah TPP pegawai tanpa potongan. Ia menyebutkan bahwa program sekunder dan tersier lainnya akan dievaluasi. Hanya program primer yang akan digenjot sesuai dengan kebutuhan.
Tahun depan, pihaknya telah merencanakan perbaikan beberapa fasilitas umum, seperti pasar dan fasilitas olahraga untuk masyarakat. Untuk Alun-alun, pihaknya akan melihat kekuatan anggaran. Jika mampu, maka akan dilanjutkan; jika tidak, akan ditunda.
Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Selain menunggu dukungan dari pemerintah pusat, Mas Rusdi mengaku akan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebutkan bahwa penerimaan PAD selama ini masih kurang maksimal dan perlu ada sentuhan agar lebih optimal.
Ia menjelaskan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan pendataan nomor objek pajak. Contohnya, lahan yang sebelumnya berupa sawah kemudian dibangun menjadi perumahan. Nomor objek pajaknya sudah berubah, dan itu yang akan dimaksimalkan.
Ia juga menyebutkan bahwa retribusi parkir, retribusi pendapatan dari tempat lain, penyewaan aset, dan proyeksi lainnya akan terus diupdate. Ia berharap doa dan dukungan dari masyarakat semuanya dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Pasuruan.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
