Mojokerto Terima Dana Transfer Daerah 2025 Sebesar Rp 516,35 M, Terbanyak dari Alokasi Umum

Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025

Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Kota Mojokerto hingga November 2025 mencapai Rp 516,35 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi TKD mencapai 86,44 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 597,36 miliar. Dana transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

• Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
• Dana Bagi Hasil Pajak
• Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
• Dana Alokasi Umum (DAU)

• Dana Alokasi Khusus (DAK)

• Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:

• Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat

• Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

• Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:

• Tunjangan Profesi Guru PNSD
• Tambahan penghasilan Guru PNSD
• Bantuan Operasional Sekolah
• Dana Insentif Daerah dan P2D2

Rincian Realisasi TKD Mojokerto Tahun 2025

Berikut rincian realisasi TKD di Kota Mojokerto hingga November 2025:

Dana Bagi Hasil

• Dana Bagi Hasil: Rp 75,95 M (81,15% dari pagu Rp 93,60 M)
• DBH Cukai Hasil Tembakau: Rp 26,73 M (80,57% dari pagu Rp 33,18 M)
• DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota: Rp 4,60 M (83,66% dari pagu Rp 5,50 M)
• DBH PPh Pasal 21: Rp 16,16 M (80,58% dari pagu Rp 20,06 M)
• DBH PPh Pasal 25/29 OP: Rp 1,82 M (81,12% dari pagu Rp 2,24 M)
• DBH SDA Gas Bumi 30%: Rp 3,38 M (85,50% dari pagu Rp 3,95 M)
• DBH SDA Kehutanan – PSDH: Rp 0,09 M (100% dari pagu Rp 0,09 M)
• DBH SDA Minerba – Royalti: Rp 1,58 M (83,32% dari pagu Rp 1,89 M)
• DBH SDA Minyak Bumi 15%: Rp 20,91 M (80,94% dari pagu Rp 25,84 M)
• DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap: Rp 0,01 M (100% dari pagu Rp 0,01 M)
• DBH SDA Perikanan: Rp 0,67 M (80,00% dari pagu Rp 0,83 M)

Dana Alokasi Umum

• Dana Alokasi Umum: Rp 384,89 M (90,11% dari pagu Rp 427,13 M)
• Dana Alokasi Umum: Rp 359,39 M (91,67% dari pagu Rp 392,06 M)
• Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan: Rp 6,82 M (75,00% dari pagu Rp 9,10 M)
• Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan: Rp 13,97 M (75,00% dari pagu Rp 18,63 M)
• Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan: Rp 3,60 M (100% dari pagu Rp 3,60 M)
• Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK: Rp 1,10 M (29,50% dari pagu Rp 3,74 M)

Dana Alokasi Khusus Fisik

• Dana Alokasi Khusus Fisik: Rp 1,05 M (57,83% dari pagu Rp 1,82 M)
• Dana Alokasi Khusus Penugasan: Rp 1,05 M (57,83% dari pagu Rp 1,82 M)

Dana Insentif Daerah

• Dana Insentif Daerah: Rp 3,15 M (50,00% dari pagu Rp 6,30 M)

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

• Dana Alokasi Khusus Nonfisik: Rp 51,30 M (74,87% dari pagu Rp 68,52 M)
• Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana: Rp 1,92 M (100% dari pagu Rp 1,92 M)
• Dana Bantuan Operasional Kesehatan: Rp 4,60 M (77,00% dari pagu Rp 5,97 M)
• Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan: Rp 0,23 M (100% dari pagu Rp 0,23 M)
• Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini: Rp 3,16 M (99,06% dari pagu Rp 3,19 M)
• Dana Bantuan Operasional Sekolah: Rp 19,61 M (99,10% dari pagu Rp 19,79 M)
• Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian: Rp 0,07 M (50,00% dari pagu Rp 0,14 M)
• Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak: Rp 0,25 M (50,00% dari pagu Rp 0,51 M)
• Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah: Rp 1,76 M (50,00% dari pagu Rp 3,53 M)
• Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil: Rp 1,64 M (100% dari pagu Rp 1,64 M)
• Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah: Rp 0,00 M (0,00% dari pagu Rp 0,12 M)
• Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah: Rp 18,06 M (57,35% dari pagu Rp 31,49 M)