Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui adanya tantangan dalam memperoleh bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG). Pernyataan ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Selain itu, isu kepemimpinan Yahya Cholil Staquf di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menjadi sorotan publik.
Dalam rapat terbaru organisasi keagamaan tersebut, Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Berikut adalah tiga berita terpopuler yang dirangkum dalam kanal Nasional:
1. BGN Akui Mulai Kesulitan Cari Bahan Baku MBG
Wakil Ketua BGN Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa lembaganya kini menghadapi kesulitan dalam mencari bahan baku untuk operasional program MBG. Hal ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 20 November 2025.
Nanik menjelaskan bahwa salah satu bahan baku yang sulit ditemukan adalah susu. Menurutnya, kepala negara telah memerintahkan jajarannya untuk membuat peternakan sapi guna memenuhi kebutuhan susu yang terbatas. “Akan diproduksi sekitar 3 juta liter per hari,” kata Nanik usai rapat terbatas.
Selain susu, pemerintah juga berencana memproduksi bahan baku kedelai. Kementerian ATR disebut akan membuka lahan untuk menanam sayuran tersebut.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa menghabiskan 200 hingga 300 kilogram tahu dan tempe untuk makan bergizi gratis setiap hari. Nanik mengatakan besarnya kebutuhan tahu dan tempe membuat pemerintah berinisiatif menanam kedelai sendiri.
Langkah penyediaan bahan baku ini dilakukan agar program MBG tidak memicu kenaikan harga bahan baku makanan hingga terjadinya inflasi. Apalagi dalam beberapa minggu ke depan Indonesia akan merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
“Kami tidak ingin nanti karena ada MBG, harga bahan makanan ini tinggi kemudian terjadi inflasi, masyarakat nanti yang kena,” ujarnya.
2. Gibran Wakili Prabowo di KTT G20
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Acara ini berlangsung selama dua hari pada 22 dan 23 November 2025.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan kepala negara menugaskan wakilnya dalam forum internasional tersebut. “Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air. Sehingga Presiden akan diwakili Wapres di G20,” kata Teddy.
Pemerintah juga telah mengutus Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai utusan khusus presiden untuk menemui Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Tujuannya menyampaikan surat resmi permohonan ketidakhadiran Prabowo.
“Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramafosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” kata dia.
Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin dunia tersebut, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas.
Selama rangkaian KTT G20, Gibran juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Presiden Prabowo, khususnya dalam rangka memperkuat hubungan dan kerja sama antarnegara.
3. Pengurus Syuriah Minta Gus Yahya Mundur dari Jabatan Ketum PBNU
Hasil rapat harian syuriyah PBNU meminta Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum organisasi. Rapat itu dikabarkan digelar di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025.
Dalam surat kesimpulan rapat yang dilihat Tempo, Gus Yahya didesak harus mengundurkan diri dari kursi pimpinan PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat Syuriyah. Jika Yahya Staquf tidak mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Masih dalam surat tersebut, disebutkan bahwa rapat harian itu dihadiri oleh 37 orang dari total 53 pengurus harian Syuriyah PBNU. Di dalam surat itu disebutkan bahwa peserta rapat menilai kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tindakan itu juga bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
Menurut Syuriyah PBNU, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber kontroversial di tengah isu genosida Israel dianggap melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 khususnya Pasal 8 huruf a mengenai pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.
Dua orang pengurus PBNU membenarkan adanya pertemuan di Hotel Aston tersebut. Mereka juga mendengar hasil rapat itu, tapi meminta agar mengonfirmasinya langsung kepada Syuriyah PBNU. Bendahara PBNU Sumantri Suwarno mengatakan pengurus belum menerima surat resmi soal itu. Ia mengatakan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar belum berkomunikasi dengan PBNU.
Eka Yudha dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
