Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026
Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Pemprov Jatim menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika keuangan nasional, bukan karena kelemahan pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa perubahan regulasi dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) memberikan dampak signifikan pada penerimaan Jawa Timur.
“Ada dinamika di dalam konstelasi keuangan nasional, terutama karena regulasi UU HKPD yang memberikan opsi pajak dan berdampak pada 14 kabupaten/kota serta Pemprov sebesar Rp4,2 triliun,” ujarnya. Penyesuaian tersebut mulai berjalan pada Januari 2025, sehingga efek penurunan baru terasa penuh pada penyusunan APBD 2026. Kondisi ini turut menjadi salah satu faktor utama berkurangnya pendapatan daerah.
Selain itu, Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jawa Timur juga mengalami pengurangan. “TKD ke Jawa Timur berkurang Rp2,8 triliun. Artinya secara natural kita sudah berkurang Rp7 triliun,” ungkapnya. Menanggapi pernyataan sejumlah pihak terkait terjadinya kontraksi pendapatan, Khofifah menilai hal itu bukan akibat buruknya kualitas manajemen fiskal.
“Kontraksi-kontraksi itu sesungguhnya tidak karena kapasitas, skill, atau manajemen pengelolaan keuangan Pemprov,” tegasnya. Dia menambahkan bahwa PAD Jawa Timur justru menunjukkan kenaikan dalam tahun berjalan. “Kalau PAD sekarang, kita mengalami kenaikan Rp695 miliar. PAD kita bertambah 4 persen,” jelas Khofifah.
Dengan kondisi tersebut, Khofifah meminta agar penurunan pendapatan dipahami sebagai konsekuensi kebijakan nasional yang berdampak langsung pada daerah, bukan penurunan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Keprihatinan Fraksi PKB atas Penurunan Pendapatan Daerah
Diketahui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan mendalam terkait postur Rancangan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, terutama pada aspek pendapatan daerah yang dinilai melemah signifikan. Juru Bicara Fraksi PKB, Ibnu Alfandy Yusuf, menyebut total pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp2,8 triliun dibandingkan APBD 2025.
“Penurunan ini menunjukkan melemahnya kapasitas fiskal daerah dan akhirnya berimplikasi pada kemampuan penyediaan layanan publik,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025). Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor terbesar dengan porsi 66 persen dari total pendapatan, Fraksi PKB menilai kinerjanya belum memadai. Proyeksi pertumbuhan PAD tahun 2026 yang hanya dua persen dinilai stagnan.
PKB juga menyoroti kontraksi PAD yang mencapai Rp5,9 triliun atau sekitar 26 persen dibandingkan realisasi 2024. “Penurunan tajam ini sinyal kuat bahwa reformasi dan restrukturisasi fiskal belum berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Ibnu. Karena itu, Fraksi PKB menuntut Pemprov Jawa Timur memperkuat strategi pengelolaan pendapatan secara konsisten dan terarah.
Peningkatan pengawasan, perbaikan tata kelola pemungutan, dan pemanfaatan teknologi diminta menjadi prioritas. Selain itu, PKB meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus pada sektor-sektor yang mengalami penurunan drastis selama beberapa tahun terakhir. Langkah tersebut dinilai penting untuk pemulihan pendapatan secara fokus dan terukur.
Fokus pada Pelayanan Dasar dan Pengelolaan Anggaran
Dalam aspek belanja, PKB mendorong Pemprov memfokuskan program pada pelayanan dasar dan kepentingan publik. Fragmentasi anggaran di berbagai OPD diminta diminimalisir. “Program kecil, tumpang tindih, atau tidak strategis harus disederhanakan,” kata Ibnu.
