JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan mengenai realisasi penerimaan dan belanja negara hingga akhir Oktober 2025. Ia menyebutkan bahwa otoritas terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, meskipun ada pengembalian anggaran dari kementerian/lembaga sebesar Rp3,5 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee (ALCo). Rapat ini melibatkan unit-unit eselon I Kemenkeu dan membahas analisis serta asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, dan fiskal yang memengaruhi APBN. Hasil dari rapat ALCo biasanya disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa.
Dari hasil rapat tersebut, Purbaya menyampaikan salah satu progres APBN hingga akhir Oktober 2025 yaitu jaminan defisit tetap terjaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).
Sementara itu, dari sisi penerimaan pajak, Purbaya mengakui adanya beberapa wajib pajak (WP) yang belum memenuhi kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah para pengusaha, sehingga fiskus melakukan tindakan seperti mengirim surat atau mendatangi WP tersebut.
“Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan,” katanya.
Rasio pajak atau tax ratio hingga kuartal III/2025 turun menjadi 8,58% terhadap PDB. Angka ini merupakan yang terendah dalam periode yang sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya, rasio pajak mencapai 9,48% pada kuartal III/2024, 10,15% pada kuartal III/2023, dan 10,9% pada kuartal II/2022.
ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN
Di sisi belanja, Purbaya menyampaikan bahwa beberapa kementerian/lembaga telah mengembalikan anggaran ke Kemenkeu. Total nilai yang dikembalikan mencapai Rp3,5 triliun.
“Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci kementerian/lembaga mana saja yang mengembalikan anggaran tersebut. Purbaya sebelumnya pernah menyampaikan rencana untuk mengevaluasi dan merealokasi anggaran yang tidak digunakan secara optimal oleh kementerian/lembaga hingga akhir Oktober 2025.
Ia memberikan peringatan khusus bagi kementerian/lembaga dengan anggaran besar yang penyerapannya masih rendah. Dalam konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, terdapat tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah, yaitu di bawah 50%. Salah satunya adalah Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana utama program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, lembaga baru ini juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang diajukan sebesar sekitar Rp70 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa beberapa kementerian/lembaga dengan anggaran besar memiliki penyerapan yang masih di bawah 50%.
“BGN per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).
