Pemerintah Bersinergi dalam Penanganan Bencana di Sumatera
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoordinasikan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Hal ini dilakukan melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran (SE) Mendagri yang mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun bantuan logistik dan kemanusiaan.
“Pemerintah bergerak cepat dengan mengoordinasikan dukungan antardaerah. Ada yang berupa dukungan anggaran, ada juga berupa barang,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Di bawah koordinasi Mendagri Tito, pemerintah berhasil menghimpun bantuan dari berbagai pemerintah daerah sebesar kurang lebih Rp 48 miliar untuk penanganan bencana. Sejumlah pemerintah daerah telah merespons SE tersebut dengan menyalurkan dukungan anggaran untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak.
Dukungan tersebut berasal dari Kalimantan Timur sebesar Rp 7 miliar, Jawa Barat sebesar Rp 7 miliar, Sulawesi Utara sebesar Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara sebesar Rp 1 miliar. Kemudian, Sulawesi Selatan sebesar Rp 4 miliar, Jawa Tengah sebesar Rp 1,3 miliar, serta Jawa Timur sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, dukungan juga diberikan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 1,5 miliar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan menyalurkan bantuan berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, sementara Pemprov Banten memberikan bantuan sebesar Rp 3 miliar. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan bantuan sebesar Rp 3 miliar yang langsung dikirimkan ke Kota Lhokseumawe.
Dukungan juga diberikan oleh daerah lain, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu. “Totalnya sekitar Rp 43 miliar,” ujar Mendagri.
Mendagri menambahkan, dukungan tersebut diperkuat dengan partisipasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Apkasi turun langsung ke lokasi terdampak bencana dengan membawa bantuan sekitar Rp 5 miliar.
“Jadi, totalnya kurang lebih Rp 48 miliar,” jelas Mendagri.
Langkah koordinasi Mendagri tersebut mendapat respons positif dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Mendagri telah memperkuat kohesivitas atau ikatan antarpemerintah daerah dalam penanganan bencana.
“Sebagai pembina pemerintah daerah, Mendagri memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh pemda agar bergerak bersama membantu daerah terdampak bencana. Upaya ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujar Iwan saat dihubungi.
Menurut Iwan, penderitaan yang dialami korban bencana hidrometeorologi di Sumatera menjadi alasan utama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerukan pemerintah daerah lain untuk membantu tiga wilayah terdampak di Sumatera.
Selain menghimpun bantuan antardaerah, Mendagri Tito juga melaporkan pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atas arahan Presiden Prabowo untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak.
Mendagri menjelaskan, anggaran BTT tersebut disalurkan kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi dengan total nilai sebesar Rp 268 miliar. Dana tersebut telah diterima oleh tiga provinsi terdampak, masing-masing sebesar Rp 20 miliar, serta oleh 52 kabupaten/kota dengan alokasi sebesar Rp 4 miliar per daerah.
Anggaran tersebut telah digunakan sesuai dengan arahan yang telah disampaikan pemerintah, termasuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara langsung.
“Atas penyaluran anggaran ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Kementerian Keuangan, serta seluruh pihak yang telah bekerja sangat cepat dalam mendukung penanganan bencana,” ujar Mendagri.
Selain dukungan anggaran dan logistik, Mendagri juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diterjunkan ke tiga provinsi terdampak bencana sejak 10 Desember 2025.
“Kami dari Kemendagri membentuk tim dari Dukcapil untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang hilang akibat bencana. Pungutan biaya sudah diturunkan,” tegas Mendagri.
Mendagri menekankan bahwa pemerintah terus memastikan koordinasi berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah daerah yang telah terbangun dapat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana.
Reporter digital yang mencintai dunia jurnalisme sejak bangku sekolah. Ia aktif mengikuti perkembangan media baru dan belajar teknik storytelling modern. Hobinya antara lain menyunting foto, menonton film thriller, dan berjalan malam. Motto: "Setiap cerita punya sudut pandang yang menunggu ditemukan."
