Capaian Kementerian Hukum Tahun 2025
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2025 mencapai Rp 1,1 triliun, melampaui target sebesar Rp 1,09 triliun. Selain itu, Kementerian Hukum (Kemenkum) berhasil menyelesaikan 385.675 permohonan kekayaan intelektual selama tahun tersebut, meningkat sebesar 15,12 persen dibandingkan tahun 2024.
Indonesia menjadi negara yang memimpin di kawasan ASEAN dalam hal jumlah produk Indikasi Geografis (IndiGeo) terdaftar, yaitu sebanyak 261 produk atau 27,6% dari total data IndiGeo di kawasan tersebut. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut bahwa berbagai bidang pelayanan Kemenkum mengalami peningkatan kinerja selama tahun 2025. Bahkan, beberapa bidang telah melebihi target hingga Desember 2025.
Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU)
Salah satu bidang yang melampaui target adalah Administrasi Hukum Umum (AHU). Kemenkum menyelesaikan 12.283.097 permohonan atau 99,48% dari total 12.346.995 permohonan yang masuk. Dari keseluruhan layanan AHU, Kemenkum memperoleh PNBP sebesar Rp1,1 triliun lebih, melampaui target untuk tahun 2025. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, ada kenaikan sebesar 2,58%.
“Layanan AHU sudah 100 persen digital. Masyarakat lebih mudah mengakses, semuanya transparan dan lebih cepat,” ucap Supratman Andi Agtas di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (18/12/2025).
Bidang Kekayaan Intelektual (KI)
Capaian di bidang Kekayaan Intelektual (KI) juga meningkat sebesar 15,12% dibandingkan tahun lalu. Kemenkum menyelesaikan 385.675 permohonan KI yang terdaftar dan tercatat dari total 372.760 penerimaan permohonan KI. Tahun lalu, Kemenkum menyelesaikan 330.521 permohonan KI.
PNBP dari layanan KI pada tahun 2025 naik sebesar 4,16% dibanding tahun lalu, dari Rp 857,7 miliar lebih menjadi Rp 893.3 miliar lebih. “Kami berupaya mewujudkan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual,” kata Supratman Andi Agtas. Upaya ini meliputi edukasi, kemudahan pendaftaran, hingga penegakan hukum.
Pemerintah Indonesia sedang membenahi sistem royalti musik, tidak hanya di tanah air, tetapi juga pada level global melalui Proposal Indonesia tentang manajemen royalti khususnya pada platform digital. Inisiasi ini telah dipaparkan dalam berbagai pertemuan internasional, termasuk Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di Swiss, dan mendapatkan dukungan dari negara-negara lain.
Bidang Perundang-undangan
Kemenkum mengawal reformasi regulasi lewat berbagai Rancangan Undang-undang (RUU) dan Peraturan Pemerintah Prioritas Nasional. Pada 2025, Kemenkum merancang empat RUU prioritas yaitu RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Perubahan UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, serta RUU Jaminan Benda Bergerak. “Paripurna DPR mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-undang pada 18 November 2025,” kata Supratman Andi Agtas.
Bidang Pembinaan Hukum
Di bidang pembinaan hukum nasional, Kementerian Hukum telah memberikan 7.597 bantuan hukum litigasi dan 2.064 bantuan hukum non litigasi oleh 777 organisasi pemberi bantuan hukum. Kemenkum juga menginisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan. Hingga 18 Desember 2025, telah terbentuk 71.868 Posbakum desa/kelurahan atau 85,61% dari 83.946 desa/kelurahan di Indonesia.
Bidang Pengembangan SDM
Sepanjang 2025, 62.317 orang mengikuti pelatihan dalam berbagai metode. Antara lain webinar, klasikal, MOOC, Community of Practice (CoP), pembelajaran jarak jauh, dan secara hybrid. Ada 2.038 ASN, baik internal maupun eksternal Kemenkum, telah mengikuti uji kompetensi di BPSDM Hukum. Kemenkum mendapatkan persetujuan pembukaan jurusan baru pada Politeknik Pengayoman Indonesia, yakni Jurusan Hukum Terapan.
Bidang Kesekretariatan
Saat ini, indeks BerAKHLAK Kemenkum berada pada posisi 91,92 dengan predikat A dan kategori sehat. Nilai Reformasi Birokrasi naik dari 83,63 pada 2023 menjadi 90,38 pada 2024. Unit Inspektorat Jenderal Kemenkum telah menindaklanjuti 234 temuan internal senilai Rp 1.112.055.751. Kemenkum juga menyelesaikan 91,39% rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komitmen Kanwil Pabar
Kepala Kanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom, mengikuti langsung acara di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (18/12/2025). Ia mengatakan jajarannya berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan Menteri Hukum. Caranya dengan mengoptimalkan kinerja di Papua Barat dan Papua Barat Daya agar lebih terukur, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
