Sejarah Banjir di Kota Padang: Dari Masa Kolonial Hingga Kini
Kota Padang, yang telah berusia 356 tahun, memiliki sejarah panjang terkait bencana banjir. Meskipun hujan sudah berhenti dan banjir surut, kejadian galodo (banjir besar) pada November 2025 menjadi catatan buruk yang menimbulkan banyak tanda tanya tentang kerusakan ekologi di kota ini. Tumpukan kayu gelondongan yang berserakan di pinggir pantai dan sungai-sungai menjadi bukti nyata akan dampak bencana tersebut.
Banjir besar di Padang tidak hanya terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sejak abad ke-20, kota ini sering kali mengalami banjir yang berdampak pada korban jiwa dan kerugian materil. Dari awal abad ke-20, Padang merupakan kelompok dusun-dusun yang terserak di atas tanah gurun yang didominasi oleh hutan rawa dan pohon rumbia. Wilayah ini sangat rentan terhadap banjir karena topografinya yang rendah.
Beberapa kampung seperti Pulau Air, Tarandam, Pulau Karam, Rawang, dan Ganting masih dikenal dengan hubungan eratnya dengan air, bencah, dan banjir. Awalnya, permukiman di Padang berada di bagian selatan Batang Arau, yaitu di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Seberang Padang. Dari sini, penduduk berkembang dan sebagian pindah ke utara, membentuk kampung-kampung baru seperti Alang Laweh, Ranah, Parak Gadang, dan Ganting.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Padang direorganisasi menjadi tujuh daerah distrik, yaitu Tanah Tinggi, Batang Harau, Binuang, Koto Tangah, Pauh, Sungkai, dan V Lurah. Dalam catatan statistik tahun 1930, jumlah penduduk mencapai 52.054 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 1878 (27.971 jiwa) dan 1905 (47.000 jiwa). Komposisi penduduk pada masa itu terdiri dari kulit putih atau Eropa (2.592 jiwa), bumi putera (40.744 jiwa), Cina (7.263 jiwa), serta Arab, India, dan Jepang (1.455 jiwa).
Sejak statusnya ditingkatkan menjadi kotapraja, Padang mulai memiliki hak desentralisasi untuk mengelola rumah tangga sendiri termasuk keuangan. Fasilitas kota seperti pasar, kantor pemerintah, dan media pers mengalami perkembangan pesat sejak awal abad ke-20.
Pasar-pasar di Padang seperti Pasar Gadang, yang terletak dekat Muaro, adalah salah satu pasar tertua yang telah menjadi pusat transaksi jual-beli sejak lama. Setelah ditemukannya emas hitam di Sawahlunto, Padang mulai mempercepat modernisasi dan industrialisasi. Pembangunan Pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur) pada 1888, rel kereta api pada 1890, dan pabrik semen Indarung pada 1910 memberikan dampak positif pada pertumbuhan kota.
Namun, meskipun modernisasi berlangsung, Kawasan Padang tetap rentan terhadap banjir. Faktor-faktor seperti curah hujan tinggi, kondisi geografis pesisir dan dataran rendah, sistem drainase yang tidak optimal, pendangkalan sungai, kurangnya daerah resapan, serta perubahan tata guna lahan menjadi penyebab utama banjir.
Dari catatan sejarah, banjir besar terjadi pada 1907, 1910, 1915, 1926, 1928, 1929, 1931, dan 1938. Dalam beberapa kasus, banjir menyebabkan kerusakan parah, bahkan korban jiwa. Pemerintah Kolonial Belanda berusaha mengatasi masalah ini dengan membangun kanal-kanal penanggulangan banjir seperti Banda Bakali. Namun, beberapa kanal tidak berfungsi secara optimal, sehingga banjir masih terjadi.
Di masa kini, tumpukan kayu gelondongan yang berserakan di bantaran kali dan pinggiran Pantai Padang menjadi pertanyaan besar. Dari mana asal muasal kayu-kayu tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam pembalakan liar? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang perlu dicari jawabannya.
