Proyeksi Kenaikan UMP Jabar 2026: Besaran UMK Kabupaten/Kota Se-Jabar

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026: Perkiraan dan Proses Pengambilan Keputusan

Hingga saat ini, para pekerja di Indonesia sedang menantikan pengumuman resmi mengenai besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Pemerintah telah memulai pembahasan terkait formula baru kenaikan UMP yang akan berlaku pada tahun mendatang.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa belum dapat memastikan apakah UMP 2026 akan mengalami kenaikan atau tidak. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kajian yang harus dilakukan sebelum keputusan akhir diambil.

Dari pihak buruh sendiri, telah disampaikan usulan kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah minimum pada 2025 yang sebesar 6,5 persen secara nasional.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, “Besaran UMP 2026 sedang dikaji. Nanti harus dikaji dulu ya (usulan buruh).” Hal ini berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat (Jabar), salah satu provinsi dengan UMP yang paling diperhatikan.

UMP Jabar Terbaru 2026

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan UMP yang paling diperhatikan, setelah beberapa daerah besar seperti Tangerang dan Jakarta. Dikabarkan sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5 persen pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752.

Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi di tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

Berdasarkan data, untuk tahun 2025, Jawa Barat sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat sebesar Rp 2.191.238, naik sekitar 6,5 persen dari tahun 2024 yang berada di Rp 2.057.495.

Untuk tahun 2026, meskipun belum ada keputusan resmi yang final, beberapa sumber memproyeksikan bahwa kenaikan UMP/UMK di berbagai daerah bisa berada di kisaran 8,5 persen hingga 10,5 persen.

Dengan menggunakan angka dasar UMP Jabar 2025 sebesar Rp 2.191.238 dan memperkirakan kenaikan:

• Jika naik 8,5 persen, maka UMP Jabar akan menjadi sekitar Rp 2.378.687.
• Jika naik 10,5 persen, maka UMP Jabar akan menjadi sekitar Rp 2.422.787.

Jadi, perkiraan UMP Jawa Barat untuk 2026 rata-rata berada di kisaran Rp 2,378,000 hingga Rp 2,423,000, dengan catatan bahwa angka ini masih estimasi dan bisa berubah tergantung keputusan pemerintah provinsi dan faktor-faktor seperti inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup layak, serta perundingan antara pengusaha dan pekerja.

UMK Se-Jawa Barat Jika Naik di 10,5 Persen

Berikut adalah proyeksi UMK se-Jawa Barat jika kenaikan sebesar 10,5 persen diberlakukan:

• Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
• Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
• Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
• Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
• Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
• Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
• Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
• Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
• Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
• Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
• Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
• Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
• Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
• Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
• Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
• Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
• Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
• Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
• Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
• Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
• Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
• Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
• Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
• Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
• Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
• Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
• Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

Resmi Naik 8,5 atau 10,5 Persen?

Dikabarkan sebelumnya, Pemerintah tengah mengusung aturan baru tentang kebijakan nominal Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan berlaku pada 2026. Pemerintah akan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

Dalam putusan tersebut, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 telah ditetapkan naik sebesar 6,5 persen. Kenaikan UMP 2026 itu sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyampaikan bahwa akan ada kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026 (UMP) besok. Meski direncanakan beberapa waktu kedepan, masih akan ada sejumlah pembahasan konsep dan mempertimbangkan sejumlah kajian dari Pemerintah.

Yassierli memastikan pemerintah juga mengusahakan akan melakukan dialog sosial bersama perwakilan dari buruh/pekerja dan dunia usaha.

“Sedang proses, ditunggu saja. Prosesnya, kita sedang mengembangkan konsep. Ada kajian, ya, dan ini (UMP) juga sudah ada sosial dialog, untuk mendengar aspirasi dari buruh, dari pengusaha. Kemudian Dewan Pengupahan Nasional juga sudah mulai melakukan rapat-rapat. Tunggu saja, masih ada waktu, kok” kata Menaker.

Mengeai skema kenaikan, Yassierli mengatakan masih akan mengkaji permintaan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) bagi pekerja sebesar 8,5 sampai 10,5 persen pada 2026.