Korea Utara Menembakkan Rudal Balistik ke Laut Jepang
Korea Utara kembali menembakkan lebih dari 10 rudal balistik ke laut, menurut laporan militer Korea Selatan. Peluncuran ini terjadi saat pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sedang melakukan latihan militer di wilayah tersebut. Kejadian ini terjadi di tengah upaya pendekatan baru yang dilakukan Presiden AS Donald Trump terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.
Menurut penjaga pantai Jepang, setidaknya satu rudal balistik jatuh ke laut, tepat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Rudal-rudal tersebut diluncurkan dari daerah dekat ibu kota Korea Utara, Pyongyang, sekitar pukul 13.20. Sejak lebih dari dua dekade lalu, Korea Utara telah berhasil menguji berbagai macam rudal balistik dan rudal jelajah, dengan tujuan untuk mengirimkan senjata nuklir.
Rudal-rudal yang ditembakkan dari daerah Sunan terbang sejauh sekitar 350 kilometer menuju Laut Jepang. Kementerian Pertahanan Jepang juga mengonfirmasi bahwa beberapa rudal balistik mencapai ketinggian maksimum sekitar 80 kilometer sebelum jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.
Istana Kepresidenan Seoul (Blue House) mengutuk peluncuran tersebut sebagai “provokasi yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB” dan meminta Pyongyang untuk segera menghentikan tindakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga memerintahkan lembaga-lembaga terkait untuk mempertahankan kesiapan yang tinggi, karena peluncuran tersebut terjadi selama latihan militer gabungan AS-Korea Selatan.
Peluncuran tersebut terjadi beberapa jam setelah Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-seok menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump berpikir pertemuan dengan pemimpin Pyongyang Kim Jong-un akan “baik”. Namun, selama beberapa dekade, Washington telah memimpin upaya untuk membongkar program nuklir Korea Utara, tetapi pertemuan puncak, sanksi, dan tekanan diplomatik hanya memberikan sedikit dampak.
Pemerintahan Trump dalam beberapa bulan terakhir telah berupaya menghidupkan kembali pembicaraan tingkat tinggi dengan Pyongyang, dengan mengincar kemungkinan pertemuan puncak dengan Kim Jong-un tahun ini. Trump pernah menyatakan selama kunjungannya ke Asia pada bulan Oktober bahwa dia “100 persen” terbuka untuk bertemu dengan Kim Jong-un, sebuah pernyataan yang tidak dijawab oleh Korea Utara.
AS Tawarkan Hadiah untuk Informasi Tentang Tokoh Iran
Pemerintah AS menawarkan hadiah hingga 10 juta dolar AS atau sekitar Rp 169 miliar bagi siapa saja yang memiliki informasi mengenai tokoh-tokoh penting dalam struktur kepemimpinan keamanan Iran. Langkah ini dilakukan Washington untuk memperkuat pengumpulan intelijen terhadap jaringan militer dan keamanan Iran di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Program tersebut dijalankan melalui Rewards for Justice, sebuah inisiatif milik U.S. Department of State yang dikelola oleh Diplomatic Security Service. Melalui program ini, pemerintah AS berupaya memperoleh informasi dari masyarakat global yang dapat membantu mengidentifikasi atau melacak tokoh-tokoh penting dalam struktur kepemimpinan keamanan Iran.
Dalam sebuah spanduk resmi yang dirilis pemerintah AS, sejumlah pejabat tinggi Iran dimasukkan dalam daftar pencarian informasi. Salah satu nama utama yang disebut adalah Mojtaba Khamenei. Selain itu, daftar tersebut juga mencantumkan beberapa tokoh lain yang diduga memiliki peran strategis dalam memimpin dan mengarahkan berbagai unit militer Iran.
Beberapa nama yang disebut antara lain wakil kepala staf mendiang pemimpin Iran sebelumnya, Ali Asghar Hejazi, serta pejabat keamanan senior Ali Larijani. Daftar tersebut juga mencantumkan penasihat militer senior pemimpin Iran Yahya Rahim Safavi, Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni, serta Menteri Intelijen Iran Esmail Khatib.
Tokoh Iran Dikaitkan dengan Struktur IRGC
Menurut keterangan dalam spanduk tersebut, para tokoh tersebut dianggap memiliki hubungan erat dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Organisasi militer elit Iran ini dikenal memiliki pengaruh besar dalam sistem pertahanan dan keamanan negara tersebut. Pemerintah Amerika Serikat menilai IRGC memiliki peran dalam merencanakan dan mengkoordinasikan berbagai operasi keamanan dan militer, baik di dalam negeri maupun di luar wilayah Iran.
Karena itu, Washington berupaya mengumpulkan informasi yang dapat membantu memetakan struktur kepemimpinan serta jaringan operasional organisasi tersebut. Dengan menawarkan imbalan finansial yang besar, pemerintah AS berharap dapat mempercepat pengumpulan informasi intelijen mengenai tokoh-tokoh kunci dalam struktur keamanan Iran.
Informasi tersebut diharapkan dapat membantu Washington memahami jaringan kepemimpinan militer Iran sekaligus mengantisipasi potensi ancaman keamanan yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Selain imbalan finansial, pemerintah AS juga menyediakan jalur komunikasi rahasia bagi para informan yang ingin memberikan informasi secara aman.
AS Kirim Ribuan Marinir Tambahan ke Timur Tengah
Bersamaan dengan langkah Washington yang meningkatkan tekanan militer serta operasi gabungan dengan Israel terhadap Teheran, Pemerintah Amerika Serikat berencana mengerahkan ribuan marinir tambahan ke kawasan Timur Tengah. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa pengerahan pasukan tambahan tersebut bertujuan memperkuat kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan, terutama dalam mendukung operasi udara dan menjaga stabilitas keamanan di Teluk Persia.
Menurut laporan yang dikutip dari AFP dan Al Arabiya pada Sabtu (14/3/2026), Pentagon telah menyetujui pengerahan satu unit Marine Expeditionary Unit (MEU) ke Timur Tengah. Unit ini biasanya terdiri dari beberapa kapal perang serta sekitar 5.000 personel militer yang mencakup marinir dan pelaut.
Dalam pengerahan tersebut, Washington juga akan mengirim kapal amfibi serta sejumlah jet tempur untuk memperkuat kemampuan operasi militer di wilayah tersebut. Dalam struktur militernya, kelompok tempur ini dikenal sebagai Amphibious Ready Group/Marine Expeditionary Unit (ARG/MEU). Formasi ini biasanya terdiri dari sekitar 2.500 marinir dan 2.500 pelaut yang ditempatkan di beberapa kapal perang dan kapal amfibi yang siap melakukan berbagai operasi militer.
Selain pengerahan marinir, beberapa laporan media juga menyebutkan bahwa Washington tengah mempertimbangkan memindahkan sebagian sistem pertahanan rudal dari Korea Selatan ke kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap pasukan dan instalasi militer Amerika Serikat di wilayah tersebut.
Namun, rencana pengalihan aset militer dari kawasan Indo-Pasifik ke Teluk Persia memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Amerika Serikat di kawasan Asia. Mereka menilai pengurangan kekuatan militer AS di wilayah tersebut berpotensi mempengaruhi keseimbangan keamanan regional.
Presiden Donald Trump menegaskan bahwa pengerahan pasukan tambahan ke Timur Tengah akan berlangsung selama situasi keamanan masih membutuhkan kehadiran militer Amerika Serikat. Dalam pernyataannya di media sosial Truth Social, Trump juga menyebut bahwa pihaknya sejauh ini memilih untuk tidak menyerang infrastruktur minyak di Pulau Kharg meskipun konflik dengan Iran terus meningkat.
Langkah Washington mengirimkan ribuan marinir tambahan ini dinilai sebagai sinyal meningkatnya kesiapan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, sekaligus upaya untuk memperkuat tekanan terhadap Iran di tengah konflik yang semakin memanas.
