Perbedaan Perlakuan Pajak THR antara ASN dan Pekerja Swasta
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan bagian dari penghasilan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi selama perayaan Idul Fitri. Namun, perlakuan pajak terhadap THR berbeda antara aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dengan pekerja sektor swasta. Hal ini memicu berbagai respons dan debat di kalangan masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa THR termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Namun, ada perbedaan dalam penerapan pajak tersebut antara sektor pemerintah dan swasta.
THR ASN, TNI, dan Polri Dibebankan ke Pemerintah
Menurut Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, THR untuk ASN, TNI, dan Polri tidak dipotong pajak karena pemerintah secara langsung menanggung biaya pajak tersebut. Ini dilakukan melalui instansi tempat mereka bekerja. Dengan demikian, para pegawai negeri menerima THR secara utuh tanpa potongan pajak.
“Oke gini… itu protes seperti itu kita menjalankan untuk pajak yang cukup fair,” ujar Purbaya saat menghadiri Media Briefing sekaligus buka puasa bersama awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Ia menambahkan bahwa prinsip keadilan yang dimaksud berkaitan dengan siapa yang menanggung pajak THR. Bagi ASN, pajak THR ditanggung oleh pemerintah, sedangkan bagi pekerja swasta, pajak tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan atau pimpinan mereka.
THR Pekerja Swasta Tetap Dipotong Pajak
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa THR tetap menjadi objek pajak PPh Pasal 21. Namun, tidak semua pekerja swasta benar-benar menanggung pajak tersebut. Banyak perusahaan yang memilih menanggung pajak THR agar karyawan menerima tunjangan secara utuh.
“THR ini kan sebagian dari pendapatan tidak teratur dalam setahun, ya bisa 1 atau dua kali. Kalau ASN, TNI, Polri, itu juga dipotong, hanya karena pendanannya dari BPN itu ditanggung oleh pemerintah. Beberapa pegawai swasta pun juga ada yang di-cross up, ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Jadi, nerimanya utuh,” kata Bimo.
Namun, ia juga menegaskan bahwa pemotongan pajak THR tetap berlaku secara umum bagi seluruh pekerja. “Jadi gini, semua dipotong pajak,” ujarnya.
Skema Pajak THR Mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2023
Perhitungan pajak THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, pemotongan pajak menggunakan mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang dibagi dalam tiga kategori:
- TER bulanan A
- TER bulanan B
- TER bulanan C
Pengelompokan ini didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dipengaruhi oleh status perkawinan serta jumlah tanggungan wajib pajak. Tarif pajak dalam skema tersebut berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, tergantung pada tingkat penghasilan bulanan yang diterima pekerja.
Bimo menilai bahwa kebijakan TER membantu wajib pajak mengatur beban pajak secara lebih merata. “Sebenarnya nggak ada masalah, justru itu memudahkan wajib pajak untuk membagi beban, secara even per bulan,” katanya.
Aturan Khusus untuk ASN, TNI, dan Polri
Pemerintah memiliki ketentuan khusus bagi ASN, TNI, dan Polri terkait pajak THR. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 yang kemudian diperbarui pada 2025 dan 2026, pemerintah menetapkan bahwa Pajak Penghasilan atas THR serta gaji ke-13 bagi ASN ditanggung oleh pemerintah. Dengan kebijakan tersebut, aparatur negara menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi mereka.
THR Karyawan Swasta Masih Kena Pajak
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Tunjangan Hari Raya (THR) masih tetap berlaku pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pemberian THR karyawan swasta 2026 masih mengacu pada regulasi perpajakan yang ada.
Hingga saat ini, belum ada perubahan aturan yang memungkinkan THR bebas dari potongan PPh. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta THR buruh tidak dikenakan PPh Pasal 21 mulai tahun ini dan seterusnya. Kebijakan pajak THR dinilai memberatkan buruh yang kerap menggunakan dana untuk mudik alias pulang kampung.
“Partai Buruh dan KSPI mendesak mulai tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, THR tidak dipotong pajak PPh 21. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Percuma dapat THR, akhirnya dipotong pajak. Ini orang kecil, orang miskin.”
Meski begitu, Menaker Yassierli belum bisa memberikan pernyataan lebih lanjut terkait desakan dari KSPI. “Harus kita kaji lagi ya,” jelasnya.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
