Koalisi Sipil Minta Prabowo Cabut Telegram Panglima TNI, Ini Alasannya

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Penerapan Status Siaga I TNI

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari puluhan lembaga sosial masyarakat (LSM) mengecam penerapan status siaga I oleh TNI. Telegram bernomor TR/283/2026 yang dikeluarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Minggu (1/3/2026) dinilai tidak sejalan dengan konstitusi dan UU No. 34 Tahun 2004. Koalisi menilai bahwa pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan Presiden, bukan Panglima TNI.

Situasi Nasional Dianggap Masih Terkendali

Menurut Al Araf, Direktur Centra Initiative, situasi keamanan nasional saat ini masih dalam kondisi terkendali. Tidak ada ancaman nyata yang memerlukan pelibatan militer dalam kerangka siaga satu. Institusi sipil dan penegak hukum juga belum meminta bantuan Presiden untuk melibatkan militer dalam kerangka tersebut.

“Koalisi menilai bahwa pelibatan militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus menjadi upaya terakhir ketika kapasitas sipil tidak lagi bisa mengatasi situasi,” ujarnya.

Selain itu, koalisi menekankan bahwa penilaian situasi nasional dan dinamika geopolitik seharusnya dilakukan oleh Presiden dan DPR sebagai wakil rakyat. “Panglima TNI tak boleh dan tidak bisa melakukan penilaian atas situasi yang ada,” kata mereka.

Potensi Penggunaan Status Siaga I untuk Mengontrol Kelompok Kritis

Koalisi juga khawatir bahwa penerapan status siaga I dapat digunakan untuk mengontrol kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Mereka menilai bahwa jika Presiden Prabowo tidak mencabut telegram tersebut, maka akan dianggap sebagai upaya politik untuk menghadapi kelompok oposisi.

“Apalagi belakangan ini langkah Presiden banyak mendapat kecaman dan penolakan masyarakat. Itu artinya kekuasaan sedang menggunakan politics of fear pada masyarakat jika Presiden tidak mencabut surat Telegram ini,” tutur koalisi.

Beberapa kebijakan Prabowo yang menuai kritik keras antara lain absennya kecaman terhadap agresi militer ke Iran, sikap Indonesia yang memutuskan bergabung ke dalam Board of Peace (BoP), dan kesepakatan dagang yang dinilai merugikan Indonesia.

Tujuh Perintah Panglima TNI dalam Telegram

Telegram TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letnan Jenderal Bobby Rinal Makmun berisi tujuh perintah penting. Berikut adalah perintah-perintah tersebut:

• Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan penuh personel dan alutsista di jajarannya. Personel melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.
• Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diminta untuk melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
• Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan atase pertahanan (athan) RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) bila diperlukan, serta berkoordinasi dengan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia).
• Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit (obyek vital) strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
• Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
• Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
• Setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.

Telegram tersebut ditujukan kepada semua petinggi di ketiga matra TNI. Di dalamnya juga tertulis bahwa status siaga I berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga masa berakhirnya situasi yang memicu penerapan status tersebut.