SEMARANG – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan kekecewaannya terhadap aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diunggah ke media sosial. Ia menilai, jika ada masalah dengan menu MBG, pihak sekolah seharusnya langsung menyampaikan keluhan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terkait.
“Kemarin saya melihat ada di satu sekolahan protesnya melalui YouTube. Padahal kepala sekolah kalau SPPG-nya tidak beres, kan ada yang ngantar makanan tiap hari. Tinggal komplain, ‘Pak, kok ini makanannya tidak sesuai standar gizi?’,” kata Zulhas saat memimpin rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).
Zulhas menambahkan, jika memang pihak sekolah tidak puas, mereka diperkenankan mengembalikan MBG ke SPPG terkait. Ia pun lagi-lagi heran mengapa masuknya ke YouTube. “Tapi ini malah masuknya di YouTube. Ini apa gitu maksudnya?” ujarnya.
Dia mengungkapkan, Kemenko Pangan sudah menyiapkan comment center MBG. “Nanti kalau ada masalah apa-apa ada juga MBG call center. Bapak/ibu nanti bisa bertanya apapun di yang sudah kita bentuk di comment atau call center,” kata Zulhas.
Rakor MBG di Kantor Gubernur Jateng turut dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan kepala daerah dari 35 kabupaten/kota di Jateng turut berpartisipasi dalam rakor tersebut.
Saat berbicara dalam rakor, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengeluhkan banyaknya “serangan” terhadap menu MBG selama Ramadan. Namun, dia mengeklaim, dari kabar-kabar miring soal menu MBG yang beredar di masyarakat, sebagian besar adalah hoaks.
“Pak Zul (Menko Pangan Zulkifli Hasan), kita laporkan bahwa belakangan ini, sejak bulan puasa ini, luar biasa kita dihantam, terutama perkara menu. Dan tidak seluruhnya yang beredar itu benar, kebanyakan hoaks,” kata Nanik.
Pada kesempatan itu, Nanik meminta para bupati/wali kota di Jateng agar aktif memantau pelaksanaan MBG di wilayahnya masing-masing. Termasuk dalam pengolahan dan penyajian menu MBG. “Jadi sebelum mereka (menu MBG) di-upload (menu MBG), mungkin bapak bisa sambil safari Ramadan dicek di dapur mereka, apakah benar atau tidak. Ini untuk mengurangi dan mendinginkan suasana,” ucapnya.
Menurut Nanik, para kepala daerah tetap bisa ikut mengawasi SPPG sebagai pengolah dan penyedia MBG. Hal itu sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
“Jadi bapak/ibu bupati, wakil bupati, bapak/ibu wali kota, wakil wali kota, itu menjadi komandan di daerah. Jadi pak camat apakah boleh masuk (SPPG)? Boleh ikut ngawasi. Pak lurah boleh masuk. Karena ada 17 kementerian dan lembaga itu tertuang dalam Keppres Nomor 28 Tahun 2025. Jadi BGN tidak berjalan sendiri, tapi melibatkan ada 17 kementerian dan lembaga,” tutur Nanik.
Selain mengawasi, Nanik mengatakan, para kepala daerah juga dapat mengirimkan rekomendasi penindakan kepada BGN terkait SPPG yang tidak tertib atau kerap menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Nanik mengeklaim, BGN siap menangguhkan operasional, bahkan menuntup SPPG semacam itu.
“Ini yang kami minta supaya berita-berita yang horor banget selama Ramadan dan ujung-ujungnya terkena Presiden kita, mohon bapak/ibu ikut mengawasi bagaimana pelaksanaan dapur (SPPG) itu di wilayah bapak dan ibu,” ucap Nanik.
Dia menambahkan, saat ini anggota tim pengawas SPPG dari BGN hanya 70 orang. Sementara dari target 30 ribuan, sudah 24 ribuan SPPG beroperasi. “Jadi tidak mungkin 70 orang mengawasi seluruh ribuan dapur dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
