NTB Bergerak Menuju Kekuatan Maritim: Satu Tahun Kerja Nyata Iqbal–Dinda

Kepemimpinan Iqbal–Dinda dan Transformasi Sektor Kelautan dan Perikanan di NTB

Satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi penanda arah baru pembangunan daerah yang berbasis kelautan dan perikanan. Di provinsi dengan luas perairan mencapai 2,9 juta hektare ini, dengan panjang pantai 2.333 km, dan keberadaan 503 pulau-pulau kecil, menjadikan laut bukan sekadar bentang alam, melainkan masa depan ekonomi rakyat.

Produksi perikanan NTB menembus 1.231.955 ton, tumbuh 2,96 persen dibanding 2024 dan melampaui target tahunan. Angka ini menegaskan bahwa pertumbuhan tak lagi bersifat fluktuatif, melainkan ditopang stabilisasi sistem produksi di tingkat nelayan dan pembudidaya. Produksi perikanan tangkap mencatat 255.508,96 ton, tumbuh 2,79 persen. NTB sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif yang kuat. Potensi itu tidak lagi dipandang sebatas angka produksi, melainkan sebagai fondasi transformasi ekonomi.

Di tangan Iqbal–Dinda, sektor kelautan dan perikanan tidak hanya digenjot untuk mengejar kuantitas, tetapi diarahkan menjadi mesin nilai tambah yang berkelanjutan. Aktivitas penangkapan yang lebih stabil dan optimalisasi sarana produksi memperlihatkan bahwa peningkatan output tetap berada dalam koridor keberlanjutan.

Subsektor budidaya menjadi penopang utama dengan capaian 997.210,64 ton. Meski tumbuh moderat 1,66 persen, produksi yang mendekati satu juta ton ini mencerminkan fondasi yang semakin kokoh. Stabilitas komoditas unggulan seperti udang dan rumput laut, serta efisiensi usaha yang membaik, menunjukkan pembinaan teknis mulai berbuah dan produksi makin terhubung dengan kebutuhan pasar.

Transformasi yang Terukur

Tahun 2025 menandai babak baru pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda, sektor ini tidak lagi sekedar dikelola sebagai penghasil komoditas primer, tetapi mulai diposisikan sebagai fondasi industri agrokemaritiman yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Periode ini menjadi fase konsolidasi sekaligus akselerasi. Selain sebagai tahun awal implementasi RPJMD 2025–2029. NTB kini tidak lagi sekadar mengejar volume produksi. Sektor kelautan dan perikanan bergerak menuju tata kelola industri agrokemaritiman yang lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan—sebuah kebangkitan yang mulai menemukan bentuknya.

Di saat yang sama, hilirisasi mulai bergerak nyata. Beroperasinya pabrik garam di Kabupaten Bima menjadi simbol pergeseran dari penjualan bahan baku menuju penciptaan nilai tambah di daerah. Dampaknya terasa pada pendapatan petambak, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga. Untuk komoditas udang, pemerintah menyiapkan studi kelayakan dan desain teknis pabrik pengolahan terintegrasi dengan pelabuhan perikanan—disertai dukungan lahan, perizinan, dan insentif investasi.

Dari Produksi ke Nilai Tambah

Pemerintahan Iqbal–Dinda membaca bahwa menjual bahan mentah tidak lagi cukup, karena itu, strategi hilirisasi menjadi kata kunci. Komoditas unggulan seperti tuna–cakalang–tongkol (TCT), udang, dan garam didorong masuk ke rantai industri pengolahan. Tujuannya jelas: meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan menahan keuntungan agar tetap berputar di dalam daerah. Pendekatan ini menjadikan NTB tidak hanya sebagai penghasil ikan, tetapi juga sebagai pusat industri berbasis sumber daya perikanan.

Produk olahan yang lebih kompetitif dan berorientasi pasar membuka peluang ekspor sekaligus memperkuat pasar domestik. Transformasi ini memperlihatkan keberanian berpindah dari pola lama yang berorientasi produksi semata menuju pendekatan market-driven oriented—pembangunan yang terukur, berbasis data, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Program Desa Berdaya

Keberhasilan satu tahun ini juga ditopang oleh penguatan ekonomi desa melalui program “Desa Berdaya”. Konsepnya sederhana namun strategis: membangun dari desa dan dari bawah. Desa-desa pesisir didorong menjadi sentra ekonomi produktif berbasis perikanan, baik melalui budidaya, pengolahan, maupun usaha pendukung lainnya. Dengan pendekatan ini, sektor kelautan dan perikanan menjadi instrumen nyata pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan.

Ketika nelayan dan pembudidaya naik kelas, dampaknya merembet ke sektor lain perdagangan, transportasi, hingga jasa.

Menjaga Laut, Menjamin Masa Depan

Kepemimpinan Iqbal Dinda dalam mengembangkan sektor kelautan perikanan juga didasarkan pada prinsip pembangunan tidak boleh mengorbankan keberlanjutan. Di sinilah langkah cerdas Iqbal–Dinda terlihat. Transformasi sektor kelautan dan perikanan dijalankan bersamaan dengan perlindungan dan pelestarian ekosistem. Tekanan terhadap aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan mulai dikurangi melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota. Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan eksploitasi tidak melampaui daya dukung.

Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil juga diperkuat, menjaga ekosistem tetap lestari sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal. Kesadaran lingkungan juga diperluas melalui gerakan partisipasi masyarakat dalam pembersihan sampah plastik di laut, dengan mengintegrasikan program kerja di DLHK. Upaya ini bukan sekadar kampanye, tetapi bagian dari fondasi pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan baik di laut, pesisir, maupun darat, karena Iqbal Dinda sadar betul bahwa laut yang bersih adalah prasyarat bagi budidaya perikanan yang sehat dan produktif.

Iqbal–Dinda menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat—hilirisasi, penguatan desa, kebijakan berbasis kuota, serta pengawasan yang konsisten—laut NTB bukan hanya sumber daya, tetapi sumber kesejahteraan jangka panjang. Jika konsistensi ini terjaga, NTB berpeluang menjelma menjadi model pembangunan kelautan nasional: produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.