Sejarah Perang dan Dampaknya terhadap Masyarakat
Perang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia, sering kali muncul sebagai bentuk aktualisasi kepentingan nasional suatu negara. Namun, perang juga sering menimbulkan kerugian yang besar, baik bagi pihak yang menang maupun yang kalah. Contohnya adalah Perang Dunia II yang berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945. Perang ini merenggut nyawa lebih dari 80 juta orang dan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat parah di Asia dan Eropa.
Perang Dingin, yang berlangsung setelah Perang Dunia II hingga tahun 1990, meskipun tidak mengakibatkan korban jiwa secara langsung, cukup memecah belah banyak negara dan merusak kohesi sosial warga negara. Kasus Jerman dan Korea menjadi contoh nyata dari dampak perang dingin, di mana kedua negara tersebut terbelah menjadi dua bagian.
Pandangan Elit dalam Perspektif Hubungan Internasional
Dalam perspektif hubungan internasional, pandangan elit sering kali menjadi faktor utama dalam munculnya konflik. Banyak elit negara cenderung menggunakan instrumen koersif perang untuk meraih kepentingan nasionalnya dengan menindas kedaulatan negara lain. Hal ini berbeda dengan pendekatan liberal yang menyarankan negara untuk mengedepankan negosiasi dan diplomasi dalam mencapai kepentingan nasionalnya.
Namun, persepsi liberal ini tidak selalu cocok untuk elit-elit negara yang menganut prinsip realisme. Mereka cenderung menghitung kapasitas politik dan militer mereka sebelum mengambil tindakan. Elit seperti kepala negara, kepala pemerintahan, menteri pertahanan, penasehat militer, dan komandan perang memiliki peranan besar dalam menentukan kebijakan suatu negara untuk terjun ke dalam peperangan.
Contoh Perang yang Dipicu oleh Ambisi Elit
Pecahnya Perang Dunia II tidak terlepas dari ambisi Adolf Hitler sebagai pemimpin Nazi Jerman. Ia menerapkan kebijakan ekspansionis dengan menyerang Polandia pada tahun 1939 dan berusaha mendominasi Eropa dengan klaim bahwa Jerman adalah ras paling unggul di dunia. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II juga tidak lepas dari ambisi Kaisar Hirohito dan para penasehat militernya untuk menjadi negara besar dunia. Akibatnya, Jepang menginvasi Manchuria, Tiongkok, hingga menyerang Pearl Harbour.
Habituasi Elitisme dalam Pemimpinan Modern
Habituasi lama tentang elitisme yang memotivasi munculnya perang tampaknya masih terjadi dalam kasus Donald Trump, yang memimpin Amerika Serikat (AS) saat ini. Trump, yang tidak sepenuhnya didukung oleh Partai Republik dan ditentang oleh Partai Demokrat serta sebagian besar masyarakat domestik, menerapkan kebijakan militeristik dan ekspansionis terhadap negara lain untuk memaksakan kepentingan nasionalnya.
Klaim bahwa Venezuela menjadi penyebab maraknya imigran ilegal di AS dan adanya praktik narkoterorisme yang merugikan AS lebih merupakan argumentasi yang dibangun secara elitis dan dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan invasi militer dan penculikan terhadap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya.
Dampak Buruk Terhadap Warga Negara
Persepsi elit yang kental mewarnai AS di bawah Donald Trump ini telah memberikan dampak yang buruk terhadap warga AS sendiri, termasuk mereka yang memanggul mandat untuk terjun ke palagan peperangan. Hampir 5 ribu prajurit AS yang berada di kapal induk USS Gerald R. Ford yang saat ini bergerak menuju Iran mengalami kelelahan dan depresi berat karena tugas yang panjang di kawasan Timur Tengah—sebelumnya mereka ditugaskan di Suriah.
Situasi jelang perang juga menimbulkan tekanan mental yang besar kepada warga Iran. Hal ini memicu panic buying, yang mana warga Iran melakukan penimbunan makanan dan obat-obatan dalam jumlah besar jikalau benar akan ada perang dahsyat antara negara mereka dengan AS.
Pemahaman Doktrin dan Keinginan Kolektif
Perang adalah pilihan kebijakan yang harus dihindari karena selalu membawa konsekuensi buruk terhadap sebuah negara. Doktrin perang “Si Vis Pacem Para Bellum” bahwa perdamaian adalah masa bersiap untuk perang harus dimaknai secara hati-hati dan bijaksana. Doktrin ini kerap disalahgunakan oleh elit politik dan militer negara-negara besar untuk terus membangun kekuatan militernya sehingga menimbulkan dilema keamanan (security dilemma) terhadap negara lain, sehingga pada ujungnya memantik konflik dan peperangan.
Kebijakan luar negeri suatu negara harus diformulasi secara ketat dan dilambari oleh mekanisme checks and balances yang kuat dari seluruh elemen di level domestik, terutama aspirasi warga negara. Kebijakan untuk berperang dengan negara lain tidak bisa sekadar dimotivasi oleh persepsi dan kepentingan elit secara sepihak. Harus ada persetujuan dari parlemen dengan ambang batas suara tertentu. Mekanisme perang juga harus memiliki objektif yang jelas, rentang waktu, deployment personel dan alutsista, serta anggaran yang jelas. Dengan demikian, adanya persetujuan dari parlemen yang merupakan representasi rakyat akan mencerminkan keinginan kolektif suatu negara, bukan bias persepsi elit.
