Pertemuan Presiden Prabowo dengan Tokoh-Tokoh Penting di Kediamannya
Pada Jumat (30/1/2026) malam, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh penting di kediamannya yang terletak di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menjelaskan posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Prof. Siti Zuhro, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, serta mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji. Dalam pertemuan ini, Prabowo menjelaskan secara rinci tentang peran Indonesia di BoP dan bagaimana keanggotaan ini bisa berubah sewaktu-waktu.
Penjelasan Presiden Prabowo Mengenai Keanggotaan Indonesia di Board of Peace
Menurut Prof. Siti Zuhro, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kebebasan untuk keluar dari BoP kapan saja. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP lebih bersifat politik dan bukan suatu keharusan untuk tetap berada di sana selamanya.
“Ya, langsung kan kita dijelaskan bahwa sebetulnya memang keikutsertaan itu untuk menunjukkan peran Indonesia sebetulnya. Jadi lebih ke politik dan tidak ada keharusan untuk sampai kapan pun di sana. Enggak. Anytime (kapan pun) bisa pamit, anytime bisa in (masuk) and anytime juga out (keluar),” ujar Siti dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Jumat (6/2/2026).
Siti Zuhro merasa lega karena Indonesia memiliki opsi untuk keluar dari BoP jika diperlukan. “Itu yang agak melegakan saya,” katanya.
Alasan Prabowo Bergabung dengan Board of Peace
Prabowo memutuskan bergabung dengan BoP karena alasan strategis. Menurut Siti Zuhro, Indonesia memiliki posisi penting dalam dunia internasional dan ingin tetap diperhitungkan. Ia menjelaskan bahwa Prabowo tidak ingin Indonesia di-lockdown oleh negara-negara besar.
“Secara politik kita ini strategis, Indonesia juga harus diperhitungkan gitu kan dan Pak Prabowo gak mau kalau Indonesia di-lockdown. Tapi ini juga tidak wajib. Kita bisa menarik diri kalau ternyata tidak in line (sejalan) dan sebagainya dalam perkembangannya,” tuturnya.
Siti kemudian meminta Prabowo untuk segera mengundang tokoh pemuka agama dan organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk menjelaskan situasi Indonesia di BoP. Namun, ternyata pemerintah sudah berencana untuk mengundang mereka guna membahas permasalahan ini.
Pertemuan dengan Tokoh-Islam di Istana Kepresidenan
Beberapa hari setelah pertemuan dengan tokoh-tokoh, Prabowo akhirnya melaksanakan pertemuan bersama para pimpinan dari 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026). Mereka yang hadir dalam pertemuan ini antara lain:
- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya
- Rais ‘Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar
- Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir
- Ketua Umum MUI Pusat KH. Anwar Iskandar
- Waketum MUI KH Cholil Nafis
- Sekretaris Jenderal PBNU KH. Saifullah Yusuf
- Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amirsyah Tambunan
- Ketua Dewan Pembina Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menjelaskan posisi Indonesia di BoP kepada komunitas Islam yang memiliki pengaruh besar di tanah air.
Penjelasan Lebih Lanjut di Istana Merdeka
Selanjutnya, Prabowo juga memberikan penjelasan mengenai BoP kepada para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026). Sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya:
- Retno Marsudi – Menteri Luar Negeri RI periode 2014–2024
- Marty Natalegawa – Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014
- Alwi Shihab – Menteri Luar Negeri RI periode 1999–2001
- Hassan Wirajuda – Menteri Luar Negeri RI periode 2001–2009
- Dino Patti Djalal – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014
- Triyono Wibowo – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2008–2011
- Abdurahman Mohammad Fachir – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014–2019
- Pahala Mansury – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2023–2024
Status Iuran Board of Peace
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa keanggotaan di BoP tidak bersifat tetap. Indonesia dapat menarik diri kapan saja. Terkait iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau Rp16,7 triliun, Teddy menyebut uang tersebut akan digunakan untuk merekonstruksi Gaza, Palestina. Iuran ini juga tidak bersifat wajib.
Jika membayar iuran, maka negara tersebut akan menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum membayar iuran tersebut.
“Saat ini Indonesia resmi bergabung (Board of Peace) bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan.”
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujar Teddy lewat unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (4/2/2026).
Ia menyatakan, keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian adalah untuk ikut serta mengurangi peperangan di Palestina.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tuturnya.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
