Mitigasi Bencana: 5 Langkah Kebijakan Ekologis yang Ditawarkan Legislator

Fase Pasca-Bencana: Tantangan dan Harapan untuk Pemulihan yang Berkelanjutan

Setelah melewati fase paling intens dari bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, situasi mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Air surut, longsoran berhenti, dan tenda darurat mulai dibongkar. Namun, bagi warga setempat, kehidupan belum sepenuhnya kembali normal. Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan penting: bagaimana arah rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan setelah masa darurat berakhir?

Anggota DPR RI Komisi II, Azis Subekti, menjelaskan bahwa data menunjukkan kerusakan yang cukup besar—ratusan ribu rumah rusak, ribuan fasilitas publik lumpuh, serta puluhan desa hilang dari peta. Meskipun pemerintah telah bergerak cepat melalui tanggap darurat, pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta dukungan fiskal yang signifikan, pengalaman panjang penanganan bencana mengajarkan satu hal: kecepatan tidak selalu berbanding lurus dengan ketepatan arah.

Kesalahan yang Sering Terulang

Menurut Azis, kesalahan yang sering terulang adalah memandang rehabilitasi dan rekonstruksi hanya sebagai proyek pembangunan fisik. Rumah dibangun kembali, jalan diperbaiki, jembatan ditegakkan ulang—tetapi lanskap ekologis yang rusak dibiarkan apa adanya. Akibatnya, bencana yang sama datang kembali, dengan daya rusak yang sering kali lebih besar.

Di titik ini, faktor ekologi tidak boleh lagi diposisikan sebagai pelengkap narasi build back better. Ia harus menjadi fondasi kebijakan pemulihan. Banjir dan longsor yang terjadi bukan peristiwa alam yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari relasi panjang antara manusia dan ruang hidupnya. Ini seperti degradasi hulu sungai, penurunan daya serap tanah, alih fungsi lahan yang tak terkendali, serta pemukiman yang dipaksa bertahan di zona rawan.

Lima Langkah Kebijakan Operasional Berbasis Ekologi

Agar rehabilitasi benar-benar memutus siklus bencana, Azis menyampaikan lima langkah kebijakan operasional berbasis ekologi yang perlu ditegaskan:

1. Restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
   
   Restorasi DAS harus menjadi proyek utama, bukan tambahan. Pemulihan pascabencana tidak cukup dengan normalisasi sungai di hilir. Negara harus berani memindahkan fokus ke hulu yaitu rehabilitasi hutan, pengendalian pembukaan lahan, dan penataan ulang ruang tangkap air. Tanpa ini, rumah yang dibangun hari ini hanya menunggu banjir berikutnya.

2. Rekonstruksi Hunian Berbasis Peta Risiko Ekologis
   
   Relokasi tidak boleh sekadar memindahkan warga dari satu titik ke titik lain yang sama-sama rawan. Setiap keputusan relokasi harus didasarkan pada kajian geologi, hidrologi, dan perubahan iklim lokal. Ini berarti ada wilayah yang harus dikosongkan secara permanen—keputusan yang tidak populer, tetapi jauh lebih jujur dan berkelanjutan.

3. Pemulihan Ekonomi Desa Berkaitan dengan Ekologi Lokal
   
   BUMDes dan pasar desa yang rusak tidak cukup dibangun kembali secara fisik. Arah usahanya perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan: pertanian yang lebih adaptif terhadap banjir, perikanan yang tidak merusak pesisir, serta usaha jasa lingkungan seperti pengelolaan air, hutan desa, dan ekowisata berbasis komunitas.

4. Perlindungan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil Terluar
   
   Infrastruktur pengaman pantai harus dipadukan dengan rehabilitasi mangrove dan tata ruang pesisir yang ketat. Mengabaikan ini sama artinya membiarkan wilayah negara hilang perlahan.

5. Indikator Pemulihan Pascabencana Memasukkan Variabel Ekologis
   
   Selama ini, pemulihan diukur dari berfungsinya layanan pemerintahan dan infrastruktur dasar. Itu penting, tetapi tidak cukup. Pemulihan sejati juga harus diukur dari pulihnya fungsi lingkungan. Ini meliputi kualitas air, stabilitas tanah, tutupan vegetasi, dan berkurangnya risiko bencana ulang.

Kondisi rumah hancur dan terisolir di Desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Dua bulan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor, masih ada empat desa di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah yang terisolir yakni Desa Sigiring-Giring, Sait Kalangan II, Saur Manggita, dan Aek Bontar.

Membangun Lebih Bijak

Azis menekankan bahwa penajaman ekologi ini juga harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola. Data yang sudah dikumpulkan secara by name by address perlu ditautkan dengan by location by risk. Transparansi bukan hanya soal siapa menerima bantuan, tetapi juga mengapa suatu wilayah dibangun kembali dan wilayah lain tidak.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah ujian kedewasaan negara. Apakah negara hanya ingin cepat menutup luka agar kembali ke rutinitas lama, atau berani belajar dan berubah dari bencana itu sendiri. Membangun kembali lebih baik bukan berarti membangun lebih besar dan lebih cepat, melainkan membangun lebih bijak—selaras dengan batas-batas ekologis yang selama ini kita langgar.

Dia mengingatkan, jika setelah air surut negara kembali ke titik nol, maka bencana berikutnya tinggal menunggu waktu. Tetapi jika pemulihan dijadikan momentum koreksi arah, maka dari puing dan lumpur, kepercayaan warga pada negara bisa tumbuh kembali—lebih kuat, lebih jujur, dan lebih berkelanjutan.