Prioritas Utama Kepemimpinan Baru OJK, Said Abdullah: Bangun Kepercayaan Pasar

Kepemimpinan Baru OJK dan Tantangan yang Dihadapi

Said Abdullah menyambut baik kelanjutan kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah sebelumnya beberapa tokoh penting mengundurkan diri. Kini, tampuk kepemimpinan OJK dipegang oleh Ibu Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua dan Wakil Ketua OJK, sementara Pak Hasan Fawzi memegang kendali Kepala Eksekutif Pasar Modal sekaligus merangkap jabatannya yang lama.

Melalui kepemimpinan baru ini, yang dipilih secara cepat oleh internal Dewan Komisioner OJK, diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan dengan lebih baik. Meskipun jumlah Dewan Komisioner OJK kini tinggal 6 orang, ditambah 2 orang dari unsur Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Said Abdullah yakin bahwa kedelapan komisioner tersebut mampu melanjutkan kepemimpinan di OJK dengan baik.

Sebagai bagian dari pertimbangan, prioritas utama kepemimpinan kolektif OJK yang diketuai oleh Ibu Friderica Widyasari Dewi, atau akrab kami panggil Ibu Kiki saat ini ada beberapa hal:

• Membangun kepercayaan pasar. Salah satu fondasi utama kepercayaan pasar adalah bahwa OJK harus tetap independen dan profesional dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah dan DPR harus menopang posisi independensi OJK sebagai harga mati. Dengan demikian, pemerintah dan DPR hanya sebatas memberikan masukkan, bukan penilaian.

• Pada aspek teknis kebijakan, seperti yang saya utarakan ke beberapa media massa sebelumnya, ada baiknya OJK semakin memberi porsi lebih besar untuk kebijakan free float. Said Abdullah menyambut baik pada Februari 2026 ini OJK memberlakukan free float dari 7,5 persen menjadi 15%, dan secara bertahap terus diperluas.

• Memberikan informasi yang lebih luas tentang kepemilikan di pasar saham dari semua emiten yang melantai di bursa. Buka saja siapa pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) sehingga lembaga pemeringkat seperti MSCI bisa menakar tingkat resiko emiten tersebut.

• Berbagai upaya penegakkan hukum yang menyangkut kegiatan di pasar modal, terutama aksi goreng menggoreng saham (coordinated trading behaviour) yang medistorsi harga saham yang wajar harus di kendalikan, dan oleh OJK sebagai penanggungjawab, bukan institusi penegak hukum lain. Apabila dalam proses penegakkan hukum tersebut OJK membutuhkan aparat penegak hukum lain untuk meminta bantuan, maka sepenuhnya hal itu dalam komando OJK.

• Berkembangnya media sosial telah dimanfaatkan oleh sebagian perusahaan efek di pasar modal untuk membangun opini terkait kegiatan di pasar modal, dan hal itu bisa menjadi bagian dari sindikasi aksi goreng menggoreng saham di pasar modal. Tindakan yang bisa merugikan konsumen. Karena itu, Said Abdullah mendukung sepenuhnya OJK memberlakukan ketentuan yang mengatur kerjasama perusahaan efek dengan pegiat media sosial, dan penyedia jasa teknologi. Keduanya harus mendapatkan sertifikasi dari OJK untuk memastikan asas kepatuhan, dan etik pada seluruh ketentuan pada kegiatan perdagangan saham di bursa.

• OJK juga perlu mengevaluasi kegiatan perusahaan asuransi menempatkan iuran pemegang polis ke pasar saham sampai 20%. Tindakan ini membawa resiko spekulasi tinggi. Dan kita menyaksikan sejumlah kasus fraud di sejumlah perusahaan asuransi yang gagal bayar terhadap para pemegang polis.

• Dalam jangka menengah dan panjang, OJK juga perlu mengkaji resiko atas penempatan dana pensiun pada sejumlah saham dan obligasi. Harus kita akui, dana pensiun menjadi andalan penyedia likuiditas domestik. Muncul resiko ketika asing keluar, dan pelaku pasar repo menjaminkan saham dan obligasi dari dana pensiun. Akibatnya, ketika portofolio nilainya turun, otomatis nilai jaminan repo juga menurun, dengan demikian muncul persoalan likuiditas. Ada baiknya OJK merumuskan peran penyangga likuiditas yang jelas, khususnya dari dana pensiun, agar tidak merugikan pemilik dana pensiun, sakaligus resiko komplikasi pada pasar saham dan obligasi.