Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara Niat Baik dan Realitas Fiskal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif yang menarik perhatian publik. Siapa pun akan sulit menolak gagasan untuk memberi makan anak-anak, terutama karena hal ini menyentuh sisi paling dasar kemanusiaan. Pemerintah menargetkan program ini dapat mencapai lebih dari 50 juta penerima manfaat pada tahap awal implementasi. Alokasi anggaran mencapai sekitar Rp 70–100 triliun per tahun, dengan potensi meningkat hingga di atas Rp 400 triliun jika diterapkan secara nasional.
Namun, di balik janji besar ini, muncul pertanyaan penting: apakah kebijakan ini realistis? Di banyak rumah tangga, kebutuhan gizi memang masih menjadi masalah nyata. Namun, negara tidak bekerja hanya berdasarkan niat. Ia bekerja dengan angka, batas, dan konsekuensi fiskal yang tidak bisa dinegosiasikan.
Ketika janji besar—dengan skala puluhan juta penerima dan ratusan triliun rupiah—tidak sepenuhnya berpijak pada realitas fiskal, ia berpotensi menjadi beban yang diwariskan, bukan solusi yang menyelesaikan.
APBN 2025: Di Tengah Ambisi dan Keterbatasan
Anggaran negara tahun 2025 mencerminkan ambisi yang besar, tetapi juga ruang yang sempit. Belanja negara mencapai sekitar Rp 3.621 triliun, sementara defisit melebar hingga mendekati 3 persen PDB. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah batas nyata dari kemampuan negara.
Dalam diskusi ekonomi global, ada pesan sederhana tetapi sering diabaikan: anggaran negara bukan soal seberapa besar dibelanjakan, melainkan seberapa tepat digunakan. Ekonom peraih Nobel Milton Friedman pernah menyampaikan gagasan bahwa ketika seseorang membelanjakan uangnya sendiri, ia akan sangat hati-hati. Tetapi ketika membelanjakan uang orang lain untuk orang lain, kehati-hatian itu sering menghilang.
Dalam konteks negara, inilah tantangannya. Anggaran publik selalu membawa jarak antara yang memutuskan dan yang merasakan. Di situlah risiko inefisiensi muncul. Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa peran negara penting, terutama ketika pasar gagal melindungi kelompok rentan. Namun intervensi itu tidak boleh berhenti pada niat baik. Ia harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menciptakan masalah baru di kemudian hari.
Lebih jauh lagi, Esther Duflo menunjukkan lewat risetnya bahwa program sosial yang berhasil bukanlah yang paling besar atau paling ambisius, melainkan yang paling memahami siapa yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sering kali lebih berharga daripada skala.
Antara Rasionalitas Ekonomi dan Gengsi Kekuasaan
Tidak semua kebijakan lahir dari kebutuhan teknokratik. Sebagian lahir dari dorongan politik—keinginan untuk menunjukkan keberpihakan, membangun citra, atau bahkan meninggalkan warisan. Ekonom almarhum Faisal Basri pernah mengingatkan bahwa kebijakan publik harus berpijak pada efisiensi dan keberlanjutan, bukan sekadar popularitas.
Dalam logika ini, MBG perlu diuji secara jujur: apakah ia solusi terbaik, atau sekadar solusi paling menarik secara politik? Gengsi pemerintah sering kali tidak terlihat dalam angka, tetapi terasa dalam keputusan. Program yang sudah diumumkan sulit ditarik, meski beban fiskalnya membesar. Evaluasi menjadi sensitif, dan kritik dianggap sebagai gangguan.
Padahal, dalam kebijakan publik, kemampuan untuk mengoreksi adalah tanda kekuatan—bukan kelemahan.
Belajar dari India dan Brasil: Antara Skala dan Ketepatan
Jika Indonesia ingin menjalankan program makan bergizi secara luas, ada dua negara yang sering dijadikan rujukan: India dan Brasil.
India menjalankan Mid-Day Meal Scheme, salah satu program makan sekolah terbesar di dunia. Program ini menjangkau lebih dari 100 juta anak setiap hari. Namun keberhasilannya tidak datang secara instan. India membangun sistem ini secara bertahap selama puluhan tahun, dengan fokus pada sekolah dasar dan daerah miskin.
Brasil memiliki pendekatan berbeda melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Program ini tidak hanya memberi makan siswa, tetapi juga mengintegrasikan kebijakan pangan lokal. Sebagian bahan makanan harus berasal dari petani lokal, sehingga program sosial sekaligus mendorong ekonomi domestik.
Dari dua contoh ini, ada satu pelajaran penting: program makan bergizi tidak pernah sekadar soal membagikan makanan. Ia adalah sistem kompleks yang membutuhkan desain matang, kapasitas institusi, dan keberlanjutan anggaran. Indonesia bisa belajar, tetapi tidak bisa menyalin begitu saja.
Stunting dan Ilusi Solusi Sederhana
Tidak ada yang menyangkal bahwa Indonesia menghadapi persoalan stunting yang serius. Sekitar satu dari lima anak masih mengalami gangguan pertumbuhan. Masalahnya nyata. Tetapi solusinya tidak sesederhana memberi makan.
Stunting adalah persoalan struktural: sanitasi buruk, akses air bersih terbatas, edukasi gizi yang rendah, hingga layanan kesehatan yang belum merata. Memberi makanan tanpa memperbaiki faktor-faktor ini ibarat menambal atap bocor tanpa memperbaiki fondasinya.
Maka, MBG berisiko jatuh dalam jebakan “solusi sederhana untuk masalah kompleks”.
Dalam kaidah fikih terdapat prinsip: “Dar’ul mafasid muqaddam’ ala jalbil mashalih” (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat). Artinya, kebijakan tidak boleh hanya mengejar manfaat jangka pendek, jika berpotensi menimbulkan masalah lebih besar di masa depan—termasuk tekanan fiskal atau ketergantungan.
Keberanian yang Sebenarnya: Mengoreksi, Bukan Memaksakan
Dalam politik, keberanian sering diartikan sebagai kemampuan membuat keputusan besar. Namun dalam kebijakan publik, keberanian yang lebih langka adalah kemampuan untuk mengoreksi.
MBG tidak harus dihentikan. Tetapi ia perlu dirancang ulang dengan lebih jujur terhadap kondisi fiskal dimulai dari wilayah dengan tingkat stunting tertinggi, berbasis data, bukan sekadar asumsi dan terintegrasi dengan intervensi kesehatan serta sanitasi.
Dengan cara itu, program ini tetap berjalan tanpa menjadi beban yang tidak terkendali. Karena pada akhirnya, yang diuji bukan hanya niat baik pemerintah, tetapi kedewasaan dalam mengelola negara. Defisit yang mendekati 3 persen bukan sekadar angka. Ia adalah peringatan bahwa ruang fiskal tidak tak terbatas. Dan dalam situasi seperti ini, kebijakan terbaik bukan yang paling besar, melainkan yang paling tepat. Jika tidak, MBG berisiko menjadi simbol yang mahal—bukan hanya bagi APBN, tetapi juga bagi kredibilitas kebijakan itu sendiri.
