dailybandung.com – JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum dan meningkatkan pengelolaan negara, termasuk perusahaan milik negara. Hal ini disampaikan Anggia setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina (Persero) baru-baru ini. Selain membahas persiapan Pertamina menghadapi libur Lebaran, rapat tersebut juga mengangkat isu tentang dugaan korupsi yang menjadi sorotan publik belakangan ini.
Anggia menjelaskan bahwa bulan Ramadan seharusnya menjadi waktu untuk merefleksikan dan memperbaiki segala hal, termasuk tata kelola industri energi di Pertamina. “Kita menyadari bahwa ini adalah ujian yang berat, namun juga merupakan kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan,” ujarnya pada Kamis (13/3/2025).
Selain menegakkan hukum, Anggia juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, terutama di sektor energi, sebagai prioritas utama. Tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel adalah kunci untuk mencegah praktik penyimpangan. “Kolaborasi antara semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun pemangku kepentingan lainnya, harus didorong untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan berintegritas,” tambahnya.
Anggia menegaskan bahwa terbukanya dugaan korupsi di Pertamina harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh dan menegakkan hukum dengan tegas. Dia juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara harus dilakukan tanpa kompromi dan pandang bulu. “Kami mendukung sepenuhnya upaya Kejaksaan Agung dalam menyelidiki dugaan korupsi di Pertamina,” tegasnya.
Anggia juga menambahkan bahwa penegakan hukum yang adil, tegas, dan transparan akan membantu membangun kembali kepercayaan publik yang terganggu terhadap Pertamina akibat skandal tersebut. Sementara itu, terkait wacana pembentukan panitia kerja (Panja) di DPR RI, Anggia menegaskan bahwa inisiatif tersebut tidak diperlukan. “Meskipun ada beberapa anggota yang mengusulkan pembentukan Panja, sebagian besar tidak setuju dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk menyelesaikannya dengan jelas,” tutup mantan Ketua Umum PP Fatayat NU.
